PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memanggil jajaran PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng) untuk meminta penjelasan secara terbuka mengenai penyebab pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah dalam beberapa hari terakhir.
Pertemuan tersebut digelar sebagai bentuk respons cepat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap banyaknya keluhan masyarakat akibat terganggunya pasokan listrik yang berdampak pada aktivitas rumah tangga, pelaku usaha, hingga pelayanan publik.
General Manager PT PLN (Persero) UID Kalselteng Iwan Soelistijin menjelaskan bahwa gangguan pasokan listrik bukan disebabkan oleh jaringan distribusi, melainkan akibat turunnya kemampuan pasok daya pada sistem interkoneksi Kalimantan karena gangguan yang terjadi hampir bersamaan pada tiga unit pembangkit.
“Pada minggu ketiga bulan Juli telah terjadi penurunan kemampuan pasok daya pada sistem interkoneksi Kalimantan yang disebabkan oleh gangguan pada tiga unit pembangkit, yaitu gangguan generator di PLTU Asam-Asam pada 23 Juli, kebocoran pipa boiler pada salah satu unit PLTU PT Sumber Listrik Kalimantan (SLK) di Gunung mas, Kalimantan Tengah, pada 22 Juli, serta gangguan sistem pelumasan turbin di PLTU PT Tanjung Power Indonesia (TPI) di Tabalong pada 24 Juli,” kata Iwan, di Palangka Raya, Kamis (30/7).
Ia mengatakan kondisi tersebut menyebabkan pasokan listrik di sebagian wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menjadi terbatas sehingga PLN harus menerapkan pengaturan beban melalui pemadaman bergilir.
Namun demikian, proses pemulihan pembangkit terus menunjukkan perkembangan positif. Salah satu unit PLTU TPI di Tabalong berkapasitas 100 megawatt telah kembali beroperasi pada 28 Juli 2026, dua hari lebih cepat dari jadwal semula.
“Dengan masuknya kembali PLTU TPI ke dalam sistem, durasi rata-rata pemadaman yang sebelumnya sekitar enam jam berhasil kami kurangi menjadi sekitar tiga jam,” ujarnya.
Menurut Iwan, proses perbaikan pada PLTU SLK di Ibu Nemas juga terus berlangsung dan ditargetkan selesai pada awal Agustus.
“Kami pastikan target kami sebelum tanggal 10 Agustus seluruh sistem sudah pulih. Bahkan kami berharap mulai 5 Agustus pemadaman bergilir sudah tidak terjadi lagi. Doakan kami agar seluruh proses pemulihan berjalan lancar,” katanya.
Ia menambahkan PLN juga terus berkoordinasi dengan kantor pusat untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan sekaligus memperkuat keandalan pasokan listrik di Kalimantan.
Terkait kompensasi kepada pelanggan, Iwan menjelaskan PLN akan mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Untuk kompensasi kami mengikuti ketentuan yang berlaku. Data pelanggan terdampak sudah tercatat secara otomatis di sistem PLN dan selanjutnya akan diproses sesuai regulasi yang berlaku,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan bahwa pemerintah daerah sengaja memanggil PLN agar masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh dan tidak menimbulkan keresahan.
“Kami memanggil PLN agar masyarakat tidak gaduh dan tidak panik. Masalah listrik ini sangat sensitif. Kami ingin penjelasan disampaikan secara tegas dan bertanggung jawab sehingga tidak berkembang menjadi isu liar yang meresahkan masyarakat,” tegas Agustiar.
Ia mengatakan pemadaman listrik tentu berdampak terhadap seluruh aktivitas masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan.
“Pasti berdampak. Masyarakat merasakan, pemerintah juga merasakan. Karena itu kami terus berkoordinasi dengan PLN agar penanganannya dipercepat,” ujarnya.
Gubernur juga meminta agar pembahasan mengenai kompensasi bagi pelanggan yang terdampak tidak berlarut-larut.
“Saya mewakili masyarakat berharap ada ketegasan. Kalau memang ada kompensasi sesuai aturan, jangan terlalu lama proses pembahasannya sehingga masyarakat memperoleh kepastian,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut Agustiar juga mengungkapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Bendungan Mentarang sebagai salah satu upaya memperkuat ketahanan energi daerah. Namun realisasinya masih bergantung pada regulasi pemerintah pusat dan koordinasi bersama PLN.
Di akhir pertemuan, PLN membuka peluang bagi media untuk melihat langsung proses perbaikan pembangkit agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai penyebab gangguan kelistrikan.
“Kami tidak ingin ada informasi yang simpang siur. Nanti teman-teman media dapat melihat langsung kondisi di pembangkit sehingga masyarakat mengetahui bahwa proses perbaikan memang sedang berjalan,” tutur Iwan.ldw/ded-red
