PANGKALAN BUN/TABENGAN.CO.ID – Permasalahan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di beberapa daerah di Kalimantan Tengah, mendapatkan perhatian khusus dari Anggota DPR RI Komisi IV daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Bambang Purwanto.
Dengan adanya permasalahan tersebut, Politisi Partai Demokrat ini mempertanyakan pengawasan dan kinerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Bambang Purwanto menegaskan bahwa kelangkaan BBM di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah, harus mendapatkan perhatian serius dari BPH Migas, pasalnya saat ini masih terjadi antrian panjang di SPBU, dimana masyarakat Kalimantan Tengah kesulitan untuk mendapatkan BBM, bukan saja Pertalite, Pertamax maupun Pertamax Turbo nyaris menghilang.
“Pada saat sidang Paripurna DPR RI, Pak Menteri ESDM menyampaikan tidak ada pengurangan kuota BBM, nyatanya di daerah masih terjadi antrian panjang di SPBU, jangankan untuk mendapatkan Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo pun menghilang, masyarakat sudah antri berjam jam, begitu sampai gilirannya, petugas SPBU bilang sudah habis, hal ini harus mendapatkan perhatian serius dari smua pihak,” tegas Bambang Purwanto, Selasa (18 /8 /2026).
Bambang menilai fungsi dan pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM perlu dipertanyakan, sebab BPH Migas memiliki tanggung jawab untuk memastikan pendistribusian BBM berjalan dengan baik dan ketersediaannya terjamin di wilayah Indonesia.
“Pak Menteri ESDM mengatakan kuota BBM Kalteng tidak ada pengurangan, berarti normal. Tetapi kenyataannya di lapangan semakin sulit. Ini tentu mengarah pada fungsi pengawasan yang perlu dipertanyakan,” tegasnya.
Untuk itu lanjut Bambang, BPH Migas harus turun tangan dan menjelaskan penyebab kelangkaan BBM di Kalteng, sebab kelangkaan BBM sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Bahkan, kelangkaan BBM dikhawatirkan berdampak terhadap pergerakan ekonomi karena masyarakat dan pelaku usaha kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk menjalankan aktivitasnya.
“Saya meminta agar BPH Migas turun langsung ke Kalteng, agar terjawab masalah yang menyebabkan kelangkaan BBM di Kalteng, selama ini apa sih kerjanya BPH Migas, kemana saja mereka, kok hanya masyarakat Kalteng saja yang sulit mendapatkan BBM, ada apa ini,” tegas Bambang.
Bambang Purwanto juga mengharapkan agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus memperketat pengawasan pendistribusian BBM, dan pemerintah harus memastikan tidak ada penyimpangan BBM, karena hal tersebut sangat merugikan masyarakat, masyarakat yang jadi korban
“Masalah kelangkaan BBM di Kalimantan Tengah jangan berlarut larut, kasihan masyarakat kita yang jadi korban, saya harapkan juga pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan BPH Migas Seger melakukan langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan BBM di Kalimantan Tengah, agar tidak terjadi lagi antrian di SPBU,” beber Bambang Purwanto. (yulia /jsi-red)
