PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Di tengah upaya mengatasi kebakaran, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengungkapkan bahwa pengajuan bantuan Presiden (Banpres) telah disampaikan, meski realisasinya masih dinantikan.
Persoalan tersebut disampaikan Fairid saat mendampingi kunjungan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke kawasan Km 23 Taman Nasional Sebangau, Selasa (13/10/2026). Kesempatan itu dimanfaatkan untuk menyampaikan sejumlah kebutuhan daerah, mulai dari dukungan penanganan karhutla hingga penyediaan listrik di kawasan Nyaru Menteng.
Fairid mengatakan, pengajuan Banpres telah dilakukan sebagai salah satu upaya mendapatkan dukungan untuk penanganan karhutla di Palangka Raya. Namun, pemerintah kota masih menunggu kepastian mengenai realisasi bantuan tersebut.
“Kalau tidak ada halangan, doa saja. Insyaallah semuanya sudah diajukan,” ujar Fairid.
Dukungan pemerintah pusat dinilai penting untuk memperkuat upaya penanganan karhutla yang membutuhkan kesiapan personel, peralatan, serta sumber daya pendukung lainnya. Kepastian bantuan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengoptimalkan langkah penanggulangan kebakaran.
Selain membahas karhutla, Fairid juga menyampaikan persoalan belum tersedianya aliran listrik di kawasan Nyaru Menteng 2. Kebutuhan tersebut menjadi perhatian karena kawasan Nyaru Menteng memiliki sejumlah kompleks dengan lokasi yang terpisah.
Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng sendiri memiliki berbagai fasilitas pendukung, mulai dari perkantoran, klinik, gudang buah, sekolah hutan, pusat informasi hingga mes karyawan. Sementara itu, kawasan yang dikenal sebagai Nyaru Menteng 2 berada di titik berbeda dan masih membutuhkan dukungan infrastruktur, termasuk jaringan listrik.
Menurut Fairid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah meminta kepastian mengenai waktu pelaksanaan penyediaan listrik di kawasan tersebut. Pemerintah kota berharap pekerjaan itu dapat direalisasikan pada penghujung Oktober ini.
“Pak Menteri sudah meminta kepastian kapan. Mudah-mudahan akhir bulan ini bisa dilaksanakan,” katanya.
Di sisi lain, Fairid juga memberikan penjelasan mengenai isu kemungkinan penetapan status bencana nasional untuk karhutla di Kalimantan Tengah. Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak menjadi pembahasan dalam pertemuannya dengan Menteri Kehutanan.
Fairid mengatakan, pertemuan itu lebih difokuskan pada penyampaian kondisi faktual serta berbagai persoalan yang dihadapi Palangka Raya, agar dapat menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Saya hanya menyampaikan ini kondisi Palangka Raya, permasalahan seperti ini, seperti ini. Terpaksa saya menanyakan langsung kepada Pak Menteri,” tandasnya. nws/fwa-red
