PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Penggunaan dana bantuan presiden (Banpres) sebesar Rp10 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya diharapkan tidak sekadar menopang operasional pemadaman, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang. Transparansi dan ketepatan alokasi anggaran menjadi kunci agar bantuan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Wakil Ketua II Komisi I DPRD Palangka Raya Syaufwan Hadi, mengapresiasi pelaksanaan musyawarah terbuka terkait alokasi dana Banpres yang digelar Pemerintah Kota Palangka Raya, Minggu (25/10/26) lalu. Menurutnya, keterbukaan dalam pembahasan anggaran penting untuk memastikan setiap rupiah digunakan sesuai kebutuhan penanganan karhutla.
“Pembahasan secara terbuka ini penting agar penggunaan anggaran dapat diketahui masyarakat. Kita berharap dana bantuan tersebut benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan memberikan dampak nyata dalam penanganan karhutla,” ujarnya, Selasa (27/10/26).
Sekretaris DPD PAN Kota Palangka Raya ini menekankan, penggunaan dana banpres tidak boleh hanya terserap pada operasional pemadaman saat api membesar. Alokasi pembiayaan dinilai harus menyentuh program pencegahan berkelanjutan guna menekan kemunculan titik api baru di lapangan.
Selain itu Syaufwan menilai keberhasilan penanganan karhutla juga bergantung pada kuatnya koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah perlu melibatkan berbagai unsur, mulai dari organisasi kemasyarakatan, mahasiswa hingga relawan yang selama ini turut berperan dalam penanggulangan kebakaran di lapangan.
“Dana Rp10 miliar ini diharapkan dapat memperkuat operasional BPBD bersama seluruh tim satuan tugas dan relawan yang berada di garda terdepan penanganan karhutla. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran ini digunakan secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” sebutnya.
Dengan pengelolaan yang terbuka, terarah, dan melibatkan berbagai pihak, dana Banpres tersebut diharapkan mampu memperkuat penanganan karhutla di Palangka Raya, baik melalui pemadaman maupun pencegahan, sehingga risiko kebakaran dan dampak kabut asap dapat ditekan. nws/fwa-red
