-
DPRD PALANGKA RAYA

Penggunaan Dana Banpres Diharapkan Tepat Sasaran

43
×

Penggunaan Dana Banpres Diharapkan Tepat Sasaran

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi III DPRD Arif M Norkim. FOTO ISTIMEWA
-

PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Keterbukaan dalam penggunaan dana Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya Arif M Norkim, mengapresiasi langkah Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin yang membuka ruang musyawarah bersama organisasi masyarakat dan mahasiswa untuk membahas penggunaan dana Banpres tersebut.

Menurutnya, pelibatan berbagai elemen masyarakat merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam mengelola anggaran sekaligus memberikan kesempatan kepada publik untuk menyampaikan aspirasi dan masukan.

“Saya sangat menghormati langkah Wali Kota Palangka Raya yang berani membahas penggunaan dana Banpres Karhutla secara terbuka, karena anggaran ini harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya, Minggu (25/10/2026).

Ia menegaskan, pembahasan secara terbuka perlu diikuti dengan pelaksanaan yang transparan dan tepat sasaran. Dengan demikian, penggunaan dana bantuan dari pemerintah pusat dapat disesuaikan dengan kebutuhan penanganan karhutla di lapangan.

Arif menilai, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah daerah. Diperlukan koordinasi dan kerja sama lintas sektor, termasuk organisasi masyarakat, mahasiswa, serta pihak terkait lainnya, agar upaya penanganan dan pencegahan berjalan optimal.

Selain itu, dana Banpres diharapkan dapat mendukung langkah konkret untuk mengatasi persoalan karhutla, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Ini bentuk komitmen untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan bagi kepentingan rakyat dan penanganan karhutla secara optimal,” tuturnya.

Menurutnya, keterbukaan dalam pengelolaan anggaran juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi persoalan karhutla yang berdampak luas.

“Kolaborasi, transparansi, dan kerja nyata adalah kunci untuk mewujudkan Palangka Raya yang kita inginkan, terbebas dari ancaman karhutla,” pungkasnya. nws/fwa-red

 

-
-
-