PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Beredarnya video yang memperlihatkan aksi kekerasan melibatkan sejumlah anak di Kota Palangka Raya kembali membuka perhatian terhadap persoalan perundungan di kalangan anak dan remaja.
Sekretaris Komisi III DPRD Palangka Raya Rana Muthia Oktari, meminta langkah pencegahan dan pengawasan terhadap perundungan diperkuat. Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi momentum bagi semua pihak untuk memastikan anak-anak mendapatkan lingkungan yang aman, baik di rumah, sekolah maupun dalam pergaulan sehari-hari.
“Kejadian itu menjadi pengingat bahwa perlindungan anak membutuhkan keterlibatan semua pihak, baik keluarga maupun lingkungan pendidikan,” kata Rana, Senin (19/10/2026).
Ia menilai perundungan bukan persoalan sepele. Dampaknya dapat memengaruhi kondisi psikologis anak, mengikis rasa percaya diri, bahkan mengganggu kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan.
Karena itu, Rana menekankan pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter anak sejak dini. Nilai empati, penghormatan terhadap orang lain, kemampuan mengendalikan emosi, serta pemahaman bahwa kekerasan bukan bagian dari penyelesaian masalah perlu terus ditanamkan.
Di lingkungan sekolah, pengawasan juga dinilai harus ditingkatkan. Guru dan tenaga pendidik diminta tidak hanya memperhatikan proses belajar, tetapi juga mencermati perubahan perilaku dan pola interaksi antarsiswa.
“Tenaga pendidik perlu peka terhadap perubahan perilaku anak dan segera mengambil langkah apabila menemukan indikasi perundungan, baik secara fisik, verbal, maupun melalui media sosial,” ujarnya.
Menurut Rana, sekolah juga perlu memiliki saluran pengaduan yang aman dan mudah diakses. Mekanisme tersebut penting agar korban maupun saksi tidak takut melapor ketika menemukan tindakan perundungan.
Komunikasi antara sekolah dan orang tua, lanjutnya, juga perlu dibangun secara terbuka. Dengan begitu, perubahan perilaku anak dapat lebih cepat diketahui dan ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih serius.
Dalam penanganan kasus, Rana meminta keselamatan dan kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas. Korban perlu mendapatkan pendampingan yang sesuai, sementara anak yang terlibat juga harus mendapatkan pembinaan dengan tetap mengacu pada ketentuan perlindungan anak.
Di sisi lain, Rana mengingatkan masyarakat agar tidak ikut memperpanjang persoalan dengan menyebarluaskan kembali video yang menampilkan anak-anak yang terlibat.
Menurutnya, penyebaran ulang rekaman tersebut berpotensi memperburuk kondisi psikologis korban sekaligus meninggalkan dampak jangka panjang bagi anak-anak yang identitasnya terungkap.
“Jangan sampai anak-anak justru kembali menjadi korban karena rekaman tersebut terus disebarluaskan,” ujarnya. nws/fwa-red
