PULANG PISAU/TABENGAN.CO.ID– DPRD Kabupaten Pulang Pisau membuka peluang memanggil agen dan pengelola pangkalan elpiji 3 kilogram bersubsidi apabila ditemukan praktik penjualan dengan harga jauh melampaui ketentuan.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pulang Pisau Yoppy Satriadi mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap distribusi barang bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat.
Namun, sebelum pemanggilan dilakukan, DPRD akan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UKM) untuk meminta klarifikasi serta memastikan sumber persoalan.
“Jadi kita pastikan dulu sebelum memanggil pihak pangkalan maupun agen, siapa tahu itu cuma oknum yang bekerja di lapangan,” ujarnya di Pulang Pisau, Selasa.
Yoppy menegaskan, penelusuran awal diperlukan agar pihak yang dimintai pertanggungjawaban benar-benar sesuai dengan hasil pemeriksaan. Dengan demikian, persoalan harga elpiji bersubsidi tidak ditangani berdasarkan dugaan semata.
Selain meminta klarifikasi, DPRD mendorong pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) bersama dinas terkait. Pemeriksaan lapangan diperlukan untuk mengecek harga jual, ketersediaan stok, serta mekanisme penyaluran elpiji dari agen hingga pangkalan.
Melalui sidak tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi kendala distribusi sekaligus menelusuri dugaan penyimpangan harga.
Yoppy menilai pengawasan tidak cukup dilakukan sebatas menerima laporan. Pemeriksaan langsung diperlukan agar kondisi di lapangan dapat diketahui secara objektif dan langkah penindakan bisa dilakukan apabila ditemukan pelanggaran.
DPRD berharap koordinasi lintas instansi dan pengawasan terpadu mampu memperbaiki tata kelola distribusi elpiji bersubsidi serta memastikan hak masyarakat untuk memperoleh gas dengan harga sesuai ketentuan tetap terlindungi. mye-red
