PULANG PISAU/TABENGAN.CO.ID – Manfaat yang dirasakan masyarakat akan menjadi tolok ukur penting keberhasilan pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2026.
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau bersama DPRD telah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2026 melalui Rapat Paripurna Masa Persidangan III, Rabu (30/9/2026).
Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah bersama oleh Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifa’i dan Ketua DPRD Tandean Indra Bella. Sebelumnya, rapat mendengarkan laporan Tim Perumus Raperda yang dibacakan Nasrun Rambe serta pandangan akhir seluruh fraksi DPRD.
Bupati Ahmad Rifa’i mengatakan, kesepakatan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan DPRD untuk mendukung pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Komitmen itu perlu diterjemahkan menjadi capaian yang dapat diukur. Pelaksanaan program harus memiliki sasaran yang jelas, jadwal yang realistis, serta hasil yang sesuai dengan tujuan penganggaran.
Evaluasi terhadap realisasi anggaran dan capaian kegiatan juga penting untuk mengetahui apakah program berjalan efektif atau justru memerlukan perbaikan.
Masyarakat membutuhkan hasil pembangunan yang dapat dirasakan, bukan sekadar laporan mengenai besarnya anggaran yang telah dibelanjakan. Karena itu, capaian program dan kualitas pelayanan publik perlu menjadi perhatian sepanjang pelaksanaan Perubahan APBD 2026.
Dengan ukuran tersebut, keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya dilihat dari kemampuan menyerap anggaran, tetapi juga dari efektivitas belanja dalam menjawab persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulang Pisau. mye-red
