PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Kepastian anggaran honor relawan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya menjadi salah satu sorotan dalam musyawarah terbuka penggunaan dana bantuan presiden (Banpres) senilai Rp10 miliar, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna oleh Pemko Palangka Raya, Minggu (25/10). Tidak hanya persoalan honor, dalam forum tersebut, muncul usulan agar honor relawan dibayarkan setiap minggu.
Menanggapi usulan itu Ketua DPRD Palangka Raya Subandi, menjelaskan bahwa penganggaran honor relawan telah disampaikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Palangka Raya, dan pembiayaannya dimasukkan dalam APBD Perubahan melalui mekanisme pergeseran anggaran.
“Untuk honor relawan, tadi sudah disampaikan BKAD bahwa anggaran yang ada di sini akan dimasukkan dalam APBD Perubahan melalui pergeseran,” ujar Subandi dalam rapat.
Ia menegaskan, penambahan honor relawan telah melalui pembahasan dan mendapatkan pengesahan. Dengan demikian, persoalan penganggaran honor bagi relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla tersebut dinilai telah memiliki kejelasan.
“Sudah disahkan. Sekarang sudah clear,” tegasnya
Pembahasan honor relawan menjadi salah satu poin penting dalam musyawarah terbuka tersebut. Dalam hal ini, Subandi merujuk pada penjelasan BKAD bahwa penganggaran honor dilakukan melalui APBD Perubahan dengan mekanisme pergeseran anggaran. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari penyelesaian persoalan anggaran honor relawan di Kota Palangka Raya. nws/fwa-red
