PALANGKA RAYA/tabengan.co.id – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran memangkas perjalanan dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kalteng. Sugianto mengaku sejak awal menjabat, dia sudah menyoroti soal alokasi anggaran untuk perjalanan dinas yang angkanya mencapai ratusan miliar rupiah.
“Sejak pertama saya menjadi gubernur tahun 2016, saya sudah soroti. Sudah saya minta diturunkan, anggaran sudah diketuk, saya temukan lagi. Tapi saya minta separuhnya dipotong,” kata Sugianto di Palangka Raya, Sabtu lalu.
Bahkan gubernur menyataakan, tak segan-segan memberi sanksi nonjob pejabat di lingkungan Pemprov Kalteng, jika tidak mau menuruti keinginannya agar tidak sering lagi melakukan perjalanan dinas.
Sugianto menilai, alangkah lebih baik apabila anggaran perjalanan dinas yang ada, dialihkan untuk membangun Kalimantan Tengah yang lebih produktif.
“Perjalanan dinas inikan tidak produktif, karena untuk sekelompok orang saja. Iya kalau betul, kalau nggakkan sangat membahayakan. Kemarin sudah kita potong, rupanya masih Rp210 miliar. Kita akan potong lagi,”tegasnya.
Dari anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 210 miliar, telah dipangkas 40 persen. Gubernur harus bersikap tegas memotong biaya perjalanan dinas, agar bisa merapikan alokasi anggaran untuk melakukan efisiensi dan dapat digunakan ke sektor yang lebih penting.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penilitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kalteng mengakui, anggaran perjalanan dinas memang bisa dipangkas, tergantung masing-masing keperluan OPD yang tidak terlalu mendesak.
Untuk tahun depan, sudah dipangkas sebesar 25 persen dari Rp200 miliar turun menjadi sekitar Rp 150 miliar lebih. Anggaran pemangkasan perjalanan dinas ini diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
Sementara, Sekda Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri menyatakan adalah sebuah hal yang dilematis bagi ASN atau kepala dinas, ujar Fahrizal, yang tugasnya ada terkait dan mendampingi anggota dewan.
“Terus nanti ada pekerjaan teman-teman di sekitar dewan. Karena tugas daripada anggota DPRD adalah melakukan koordinasi dan pengawasan ke daerah terus juga kunjungan kerja keluar derah. Tapi nanti akan disampaikan,” katanya lagi.
Fahrizal menambahkan, akhirnya semua keputusan berakhir pada pemimpin. Dia juga mengaku telah memberikan saran dan masukan agar di dalam mengambil keputusan untuk memotong anggaran perjalan dinas dapat dilakukan secara selektif dan harus dengan ketat.
“Saat ini Rp220 miliar, kemarin kan sudah dipotong 20 persen. Kalau berkeinginan mengurangi lagi tentu akan kita lakukan efisiensi lagi, dan tadi saran saya, lakukanlah selektif berkenaan dengan perjalanan dinas. Kalau perlu betul-betul seleksi berkenaan dengan undangan-undangan tidak ada lagi kegiatan-kegiatan konsultasi. Sangat betul-betul dibatasi jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas dan mungkin nanti adalah indeksnya,” kata Fahrizal. dsn/ist
