PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID– Sejumlah unsur mempertanyakan alasan Pemprov Kalteng yang bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam pengembangan strategis Food Estate. Pasalnya, Kalteng juga memiliki sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lokal seperti Universitas Palangka Raya (UPR) dan lainnya yang mumpuni.
Terkait itu, salah satu tokoh praktisi hukum dan politik sekaligus pemerhati sosial Kalteng Donny Laseduw menuturkan, dirinya tidak mengetahui kenapa Pemprov lebih memilih IPB, ketimbang UPR di daerah sendiri.
“Saya tidak mengetahui apa alasannya Pemprov lebih memilih IPB daripada UPR, namun saya yakin ada pertimbangannya untuk itu. Tapi walau bagaimana pun, PTN kita layaknya UPR juga sangat baik,” ujarnya kepada Tabengan, Jumat (25/8).
Apalagi di UPR sendiri memiliki sumber daya manusia (SDM) yang tidak kalah hebatnya. Di UPR yang memiliki Fakultas Pertanian juga memiliki banyak doktor, guru besar dan tokoh akademisi lain yang dinilai mumpuni.
Terkait pemilihan kerja sama itu, Donny melihat hal itu sebagai sesuatu yang berlebihan. Intinya, kenapa tidak memberdayakan PTN lokal sendiri, dalam membangun daerah, khususnya mengoptimalkan program nasional layaknya Food Estate. Padahal, ujarnya, siapa lagi kalau bukan putra daerah sendiri yang ingin membangun kemajuan di Kalteng.
“Bicara soal MoU itu jelas pasti berkaitan dengan penganggaran nantinya. Coba kalau UPR atau lainnya, pasti perputaran uang itu akan ada di wilayah kita sendiri. Tapi kalau ke PTN di luar Kalteng, ya perputarannya di luar sana,” jelasnya.
Yang lebih penting, ucap Donny, jajaran akademisi di UPR sendiri juga sangat memahami kultur, budaya hingga kearifan lokal masyarakatnya, khususnya para petani.
Memang, kendati PTN luar mungkin sudah mengetahui atau paham dengan kondisi struktur tanahnya, namun bukan berarti mereka memahami dengan kebiasaan masyarakatnya. Yang perlu digarisbawahi, PTN luar jelas minim pengetahuan tentang hal tersebut.
“Tolong Pemprov bisa jelaskan kenapa memilih PTN luar dibanding asli lokal kita. Padahal banyak profesor, doktor bahkan guru besar yang hebat di lingkup akademik kita,” kata Donny.
Sementara itu, salah seorang Dosen di UPR yang juga tokoh akademik dan pakar ekonomi Kalteng Fitria Husnatarina menuturkan, memang kerja sama itu terbuka bagi semua PTN di Indonesia.
“Memang lumrah kerja sama dengan PTN mana pun, namun yang lebih memahami jelas peneliti lokal,” ujar Fitria.
Fitria juga meyakini, untuk hal-hal yang lebih spesifik serta mendalam, tentunya merujuk pada peneliti-peneliti lokal. Namun, ia juga tidak memungkiri, UPR sendiri memang dilibatkan dalam pelaksanaan program nasional Food Estate ini. Bahkan untuk pelibatan-pelibatan dalam kerja sama tertentu, tidak hanya melibatkan lokal, namun bisa saja dari luar Kalteng. Karena mungkin saja ada bidang-bidang tertentu atau secara kepakaran, yang belum dimiliki oleh UPR sendiri.
Jadi wajar saja, Pemprov bisa lebih memilih bentuk kerja sama dengan pihak mana pun, sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.
“Tapi untuk eksekusi di lapangan, baik soal riset dan sebagainya, juga perlu kolaboratif, yang menggunakan peneliti dari Fakultas Pertanian UPR tentu lebih baik,” ujarnya.
Fitria berpendapat, apabila Pemprov lebih memilih dan mengutamakan kerja sama dengan tenaga pakar dari luar ketimbang lokal, itu bisa dikatakan sangat miris.
Pasalnya, ia sangat meyakini, untuk kompetensi kepakaran di UPR sendiri, tentunya ada dan juga mumpuni. Namun, apabila bicara soal percepatan inovatif bagi yang dibutuhkan pemerintah daerah, ia melihat hal itu masih belum ada, khusus dalam persoalan kompetensinya.
“Namun kalau memang yang dibutuhkan Pemprov itu adalah percepatan inovatif dalam artian mempercepat durasi, gerakan hingga tingkat aktivitas yang lebih valuable, tentunya kerja sama dengan PTN luar sangat mendukung pelaksanaan itu,” ujar Fitria. dsn
