+Dispora: KONI Belum Ada Anggaran, Harus Ada Ketua Definitifnya, dan Bisa Bekerja Sama dengan Pemerintah
PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID- Beredar kabar bahwa anggaran rutin operasional Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) 2023 hanya Rp500 juta. Namun kabar tersebut dibantah oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalteng.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalteng Hamka menyampaikan, anggaran untuk KONI Provinsi Kalteng belum ada, karena saat ini masih belum ada ketetapan siapa ketua umum definitifnya. Selain itu, belum tahu bagaimana ke depannya kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah.
“Belum dimasukkan di anggaran, harus ada ketua tetapnya. Tapi, mereka mengajukan untuk kegiatan Porprov sekitar Rp13 miliar, tetapi ya itu belum bisa, tidak ada dibahas sementara ini untuk masuk di Dokumen Pelaksana Anggaran atau DPA kami, belum ada,” kata Hamka, Rabu (25/1).
Hamka menegaskan, KONI ingin mengajukan proposal kebutuhan anggaran setelah terpilihnya ketua umum definitif, tidak hanya anggaran event olahraga tingkat Provinsi Kalteng dalam hal ini Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tetapi juga untuk event nasional babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON).
Terkait dengan agenda event nasional ini, Hamka mengatakan pemerintah melihat keseriusan KONI siapa ketua umumnya, keseriusan dalam memilih ketua umum.
Hamka meminta secepatnya KONI bisa melakukan pemilihan ketua umum, setelah itu yang terpenting harus ada kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah.
“Karena bagaimanapun pemerintah daerah punya tanggung jawab, selama itu mereka tidak berkoordinasi yang bagus dengan pemerintah, maka akan sulit, karena itu yang penting koordinasi dalam setiap kegiatan,” imbuh Hamka.
Namun, lanjut Hamka, pemerintah tidak mengintervensi siapa ketuanya, tetapi dalam memilih ketua nanti, disarankan harus betul-betul orang yang dianggap bisa membawa KONI bisa bekerja sama yang baik dengan pemerintah daerah, sebaliknya jangan sampai memilih ketua yang tidak bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, karena akan sulit.
Selain itu, dalam memilih ketua, Hamka meminta betul-betul figur yang bisa memajukan olahraga di Kalteng. Orang yang lebih kompeten di pemerintahan bisa juga ditunjuk menjadi ketua KONI dan itu tidak masalah karena aturan terbaru memperbolehkan dari unsur pemerintah, sementara yang lainnya silahkan menjadi ketua harian atau lainnya.
“Kami dari Dispora mendorong supaya KONI ini ada ketua umum definitifnya, kenapa ditunda-tunda, apa sih untungnya, kalau hitung-hitungan malah rugi sendiri, atlet dan cabor sudah menunggu, lebih cepat lebih baik, apa sih sulitnya. Jangan paksakan kalau tidak mampu, terutama dalam hal anggaran, pihak ketiga ikut andil pun pasti terbatas dibandingkan dengan pemerintah,” pungkas Hamka. yml
