FOTO TABENGAN/YULIANUS SL
MAKAM-Ahli waris mendatangi makam Dambung Djaya Angin di halaman kantor DPRD Kalteng. Di tempat tersebut mereka memanjatkan doa di makam Dambung Djaya Angin.
PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya digugat secara perdata oleh para ahli waris Dambung Djaya Angin, yang mengklaim memiliki lahan seluas 8 hektare di Jalan S Parman Palangka Raya. Pemerintah diminta bayar ganti rugi sebesar Rp231 miliar.
Ketika dikonfirmasi permasalahan tersebut, Kepala Biro Hukum Pemprov Kalteng Maskur enggan berkomentar banyak terkait dengan gugatan yang dilayangkan itu. Saat dikonfirmasi via WhatsApp, hanya dibalas dengan singkat.
“Ya mas, terima kasih. Kami masih pelajari gugatan tersebut,” kata Maskur dalam balasan singkatnya, Selasa (6/8).
Sikap irit bicara juga ditunjukkan Pemko Palangka Raya. Ketika dikonfirmasi, Bagian Hukum Pemerintah Kota Palangka Raya belum bisa memberikan komentar banyak, sebab pihaknya masih mempelajari lebih dalam terkait masalah ini.
Senada, Pj Wali Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu ketika dimintai tanggapan, hanya memberikan pernyataan singkat. “Nanti, ya,” kata Hera, Selasa (6/8).
Sebelumnya, gugatan dilakukan oleh para ahli waris Dambung Djaya Angin, yang mengklaim memiliki lahan seluas 8 hektare di Jalan S Parman Palangka Raya. Luasan lahan tersebut dimulai dari bawah Jembatan Kahayan hingga ke tembok PLN di Jalan S Parman. Meliputi beberapa bangunan yang telah dibangun pemerintah seperti Taman Pasuk Kameloh, Tugu Soekarno seberang DPRD Kalteng dan deretan pertokoan seberang Dinas PUPR Kalteng.
Kuasa hukum ahli waris Dambung Djaya Angin, Imam Heri Susila mengatakan, gugatan perdata atas perkara perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan penguasa tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Palangka Raya pada 24 Juli 2024.
“Sidang perdana akan dilaksanakan pada 7 Agustus 2024 nanti,” katanya saat menggelar rilis di Cafe Sakuyan, Minggu (4/8) sore.
Dalam gugatan perdata yang dilayangkan terdapat sejumlah pihak yang tergugat. Seperti tergugat 1 Gubernur Provinsi Kalteng, tergugat 2 Wali Kota Palangka Raya, tergugat 3 BPN Provinsi Kalteng, tergugat 4 BPN Palangka Raya, dan tergugat 5 DPRD Kalteng.
Tak hanya itu, turut tergugat DPRD Kota Palangka Raya, Disperkimtan Provinsi Kalteng, Pemerintah Kecamatan Pahandut, Kelurahan Langkai, Disperindag Palangka Raya, Dinas Kebudayaan Provinsi Kalteng, Satpol PP Kalteng, dengan atas nama pribadi Baru I Sangkai, Satpol PP Palangka Raya atas nama pribadi Tuti Sriana selaku pihak mengatakan pemilik bangunan di depan PUPR Jalan S Parman dan mantan Wali Kota Riban Satia.
“Gugatan kita layangkan karena sudah puluhan tahun, ahli waris tidak pernah mendapatkan uang pembebasan lahan atau ganti rugi dari pemerintah. Malah lahannya dimanfaatkan tanpa izin ke ahli waris,” ujarnya.
Ia menerangkan, Dambung Djaya Angin sudah menguasai lahan tersebut sejak 1957 dibuktikan dengan dokumen Verklaring yang dikeluarkan pada 1960 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya.
Bukti selanjutnya adalah adanya makam Dambung Djaya Angin beserta istri dan anak-anaknya di lokasi tersebut, tepatnya kini yang dijadikan Tugu Soekarno.
“Jika dihitung sejak 1957 sampai sekarang, kerugian imateril dan material ahli waris diperkirakan Rp231 miliar,” jelasnya.
Imam pun mendesak agar para tergugat dan turut tergugat bisa mengambil tindakan dengan menyelesaikan secara bijak, yakni membayar hak dari ahli waris.
“Ahli waris sudah mencoba melakukan penyelesaian dengan menghadap gubernur maupun wali kota, namun tidak pernah ada penyelesaian. Sehingga kita melakukan gugatan perdata PMH yang dilakukan penguasa,” tegasnya.
Pihaknya pun sudah berulang kami mengupayakan ganti rugi kepada pemerintah, baik bertemu dengan Wali Kota Riban Satia saat itu namun tak kunjung ada penyelesaian.
Hingga turut bertemu dengan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan memberikan hibah tanah untuk pembangunan musala di Pasar depan PUPR.
“Gubernur saat itu meminta hibah tanah untuk musala, kami berikan dengan harapan upaya kami bisa diselesaikan. Namun, sampai saat ini ternyata tidak ada penyelesaian ganti rugi,” pungkasnya.
Sementara itu dari pantauan Tabengan, Selasa siang tampak sejumlah ahli waris mendatangi makam Dambung Djaya Angin, yang terletak di halaman kantor DPRD Kalteng. Di tempat tersebut sejumlah ahli waris Dambung Djaya Angin memanjatkan doa di makam Dambung Djaya Angin yang terlihat tanpa nisan atau tanda sebagai tempat makam, hanya berbentuk kotak saja. Salah seorang ahli waris menjelaskan, bahwa saat dimakamkan hingga tahun 1964 ada nisan dan bentuk pagar kuburannya, sekarang malah tidak ada (dibuktikan dengan foto). dan banyak warga tidak tau bahwa didekat tiang bendera DPRD Kalteng itu adalah makam. rba/ded/fwa
