PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Polemik LPG 3 kg yang sempat terjadi dan menimbulkan keresahan publik akhirnya diatasi segera oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
“Dalam sesi dialog dengan Radio Elshinta, Rabu (5/1), di tengah jeda antara rapat PPPU DPD RI dan berikutnya Badan Sosialisasi MPR RI, saya mengapresiasi langkah Presiden tersebut,” kata Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang, dalam rilinya yang diterima Tabengan, Kamis (6/2).
Secara prinsip, Teras mengingatkan agar jajaran Menteri sebagai pembantu Presiden agar selalu melakukan mitigasi, simulasi dan sosialisasi atas kebijakan publik yang akan digelar.
Termasuk dalam kebijakan penataan subsidi untuk LPG 3 kg yang kemarin ramai jadi sorotan di berbagai daerah.
“Kita bersyukur langkah cepat diambil Presiden Prabowo Subianto demi mencegah keresahan yang meluas. Apalagi ini menyangkut hajat hidup banyak masyarakat kita yang berjuang dalam kondisi terbatas,” ujarnya.
Teras berharap, selanjutnya penataan dapat terus dilakukan dengan manfaat terbesar bisa dirasakan rakyat.
“Para pencari keuntungan dan pelanggar aturan baik pada jalur distribusi maupun pengguna akhir yang tidak tepat sasaran, dapat dicegah dengan sosialisasi intensif, pengawasan, hingga penegakan hukum yang baik. Jadi bukan rakyat sebagai penerima manfaat subsidi langsung yang tambah direpotkan,” harap mantan Gubernur Kalteng dua periode itu.
Dikatakan, saran masyarakat dari Sumatera Utara (Sumut), dalam dialog radio tersebut, mengingatkan pemerintah untuk memakai satu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), karena hal itu mesti bisa dijadikan aspirasi solutif.
“Saya kira pemutahiran dan pemanfaatan DTKS sebagai basis kebijakan subsidi dapat jadi bagian penataan kebijakan publik yang baik. Didukung digitalisasi, kebijakan yang lebih tepat sasaran dan dirasa lebih baik serta lebih memudahkan rakyat, akan sebaliknya mendapat apresiasi publik,” tuturnya.
Teras juga berharap, semoga jajaran pemerintahan yang membantu tugas Presiden sungguh memperhatikan dengan cermat kala akan melakukan penataan kebijakan yang dipandang tidak efisien dan tidak efektif.
“Sekali lagi, mitigasi, simulasi dan sosialisasi menjadi penting agar tidak justru merugikan dan mendapat penolakan rakyat secara luas. Apalagi pada saat banyak rakyat kita yang akan menjalankan Ibadah Puasa. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?” pungkasnya. ist
