PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto telah mencanangkan efisiensi anggaran besar-besaran pada tahun ini.
Ia berharap, seluruh pemerintah daerah bersama calon pemimpin daerah yang akan dilantik segera melakukan koordinasi penyesuaian rencana pembangunan.
“Saya berharap pemerintah daerah bersama calon pemimpin daerah yang akan dilantik, agar segera melakukan koordinasi terhadap penyesuaian rencana pembangunan daerah ke depan,” kata Teras, dalam rilisnya kepada Tabengan, Selasa (11/2).
Sebagaimana disampaikan, Presiden Prabowo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 dengan tujuan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, dipangkas hingga sekitar Rp306,69 triliun.
Penghematan anggaran terdiri atas anggaran K/L sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.
Dikatakan, itu adalah konsekuensi logis dari besarnya APBN 2025 yang mencapai Rp3.621,3 dengan rencana pemasukan sebesar Rp3.005,1 triliun, dengan rincian dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun.
Dengan batalnya kenaikan PPN 12 persen baru-baru ini, postur anggaran tentu berubah banyak dan butuh penyesuaian detail.
“Kita apresiasi langkah efisiensi pemerintah sebagai bagian dari manajemen risiko keuangan dan perjalanan politik pemerintahan setahun ini,” kata Teras.
Kendati demikian, kata Teras, perlu dipastikan agar efisiensi sungguh dilakukan pada pos yang tepat dan tidak merugikan kepentingan masyarakat, khususnya mereka di daerah yang jarang mendapat sokongan pemerintah pusat.
“Kebijakan ini perlu dipastikan agar efisiensi sungguh dilakukan pada pos yang tepat dan tidak merugikan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Selanjutnya saran Teras, pemerintahan petahana dan yang terpilih untuk daerah Kalteng, agar segera melakukan koordinasi penyesuaian anggaran dan program kerja.
Selanjutnya menggelar komunikasi dan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota guna memastikan ada dukungan APBN untuk akselerasi pembangunan daerah, terutama untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan serta perekonomian kepentingan masyarakat banyak.
“Mari kawal bersama pembangunan nasional dan daerah, seraya juga mulai menyiapkan diri atas dampak efisiensi pemerintahan nasional ini. Pastikan agar dampak kebijakan ini sungguh baik, tidak sebaliknya menimbulkan kerugian yang lebih besar pada publik. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” pungkasnya. ist
