PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia (RI) Ribka Haluk menyoroti rendahnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun Anggaran 2025.
Penegasan itu disampaikan Wamendagri saat kunjungan kerja ke Palangka Raya, Kamis (10/4) di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran daerah.
Dalam paparannya di hadapan jajaran Pemprov Kalteng, Ribka menyebut Kalteng saat ini menempati posisi keempat terendah secara nasional dalam hal realisasi belanja APBD. Ia membandingkan rata-rata realisasi belanja anggaran provinsi se-Indonesia yang telah mencapai 9,07 persen per awal tahun ini, sedangkan Kalteng masih belum.
“Ia mengingatkan, percepatan realisasi belanja sangat penting agar manfaat dari APBD bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Ia pun meminta perhatian serius dari Sekretaris Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng agar lebih aktif dalam memantau dan mempercepat proses penyerapan anggaran.
Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalteng Katma F Dirun menjelaskan, saat ini Pemprov Kalteng masih berada dalam tahap proses realisasi anggaran dan telah mulai melakukan pencairan anggaran tahap pertama.
“Kami sedang dalam proses penghitungan dan pencocokan data. Untuk tahap pertama, seluruh anggaran pembangunan sudah kami cairkan,” kata Katma di hadapan Wamendagri.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng Syahfiri menjelaskan, salah satu kendala yang menyebabkan lambatnya realisasi adalah terkait pengajuan uang muka proyek besar yang masih terhambat oleh penggunaan aplikasi perpajakan yang baru.
“Sehingga akan diajukan di bulan April ini setelah Lebaran, itu kendala yang dihadapi oleh Pemprov Kalteng pada saat ini, Bu,” jelasnya kepada Ribka.
Syahfiri juga menambahkan, beberapa kontrak proyek saat ini masih dalam tahap proses, yang turut memengaruhi rendahnya tingkat penyerapan belanja daerah.
Ribka pun menegaskan kembali agar Plt Sekda dan Kepala BKAD terus memantau pelaksanaan belanja APBD secara langsung di lapangan. Ia mengingatkan, rendahnya realisasi belanja bisa berdampak pada penilaian kinerja kepala daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng Anang Dirjo menyampaikan, pihaknya menargetkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp9,3 triliun lebih untuk tahun 2025.
“Sampai saat ini, realisasi pendapatan kami sebesar Rp1,4 triliun. Targetnya Rp9,3 triliun,” ungkapnya.
Menutup arahannya, Wamendagri Ribka meminta jajaran Pemprov Kalteng untuk bekerja maksimal dalam meningkatkan realisasi belanja agar tidak menimbulkan defisit akibat ketidaksesuaian antara target dan realisasi pendapatan.
“Kalau antara target pendapatan tinggi tapi realisasinya rendah, pasti akan defisit, hati-hati. Itu yang kita jaga saat ini. Kalau kita lihat, Kalteng itu di bawah terus, sejajar dengan Papua,” tutupnya. ldw
