PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) tengah merancang pembangunan Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai dibangun pada tahun 2026.
Sekolah ini ditujukan untuk membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu yang putus sekolah, terutama yang tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran melalui Plt Kepala Disdik Kalteng M Reza Prabowo menyampaikan, pihaknya siap jika program Sekolah Rakyat benar-benar direalisasikan. Ditegaskan, pentingnya kesiapan aset dan kejelasan status lahan yang akan digunakan untuk pembangunan.
“Tapi siap-siap, kalau misalkan diadakan Sekolah Rakyat. Kami selalu siap, baik itu dari sisi asetnya. Perlu diketahui, untuk membentuk Sekolah Rakyat itu lebih kurang lahannya 5 sampai 10 hektare,” ujar Reza saat ditemui awak media, Kamis (11/4).
Dikatakan, informasi yang ia terima menyebutkan bahwa lahan yang digunakan untuk Sekolah Rakyat tidak boleh menggunakan surat kepemilikan tanah berupa SKT (Surat Keterangan Tanah), melainkan harus menggunakan SKM (Sertifikat Kepemilikan Mutlak).
“Itu harus betul-betul kita pastikan, betul-betul aman, clear and clean, tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan tahun 2025 itu masih tahap perencanaan, di 2026 sudah mulai dibangun, Pak,” jelasnya.
Sekolah Rakyat ini berbeda dari program kuliah gratis yang sudah berjalan. Ia menyebut, target dari Sekolah Rakyat adalah anak-anak yang tidak mampu dan tidak terakomodasi oleh program pendidikan formal yang ada.
“Kalau Sekolah Rakyat itu untuk yang tidak mampu, utamanya. Tapi kan kita sudah ada program sekolah gratis. Nah, kalau gratis itu kan sudah mencakup yang tidak mampu. Cuma, untuk yang sama sekali tidak terdaftar di Dapodik, itu nanti yang ditangani oleh Sekolah Rakyat,” ucapnya.
Reza juga menyinggung soal sinergi antarsektor, terutama dengan Dinas Sosial yang nantinya akan turut andil dalam pelaksanaan program ini. Pemprov juga telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah, yang telah dikoordinasikan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
“Lahan sudah disiapkan. Pemprov juga sudah menyiapkan, sama Badan Keuangan dan Aset Daerah,” katanya.
Untuk tahap awal, kata Reza, pembangunan direncanakan dilakukan di Kota Palangka Raya. Namun tidak menutup kemungkinan akan diperluas ke beberapa kabupaten lainnya di Kalteng.
“Nanti akan disiapkan tiga tempat, tiga pilihan di Palangka Raya. Sementara ini di kota dulu, nanti baru menyusul di kabupaten-kabupaten. Tunggu saja,” pungkasnya. ldw
