PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID-Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra menerima penghargaan Indonesia Youth Award sebagai Tokoh Peduli Pendidikan dari Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pusat. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua DPP KNPI Muhammad Ryano Panjaitan, pada pembukaan Rapat Pimpinan Paripurna Nasional (Rapimpurnas) Pemuda KNPI Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (3/7).
Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. “Penghargaan ini tentunya menambah motivasi kami untuk terus menebar manfaat. Kami melihat pendidikan sebagai investasi masa depan, karena hanya lewat pendidikan kita bisa terlepas dari kebodohan, kemiskinan, dan ketertinggalan,” kata Bupati Rizky.
Bupati Rizky juga mengumumkan bahwa tahun ini, Kabupaten Lamandau telah menyiapkan beasiswa senilai miliaran rupiah dari APBD untuk membantu generasi masa depan Lamandau mengakses pendidikan hingga perguruan tinggi.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Lamandau dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk mengakses pendidikan yang berkualitas,” tambah Bupati Rizky.
Penghargaan ini menjadi pengakuan atas komitmen Bupati Lamandau dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Lamandau. Dengan penghargaan ini, diharapkan Bupati Lamandau dapat terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan menjadi inspirasi bagi generasi muda.
Bupati Rizky juga mengungkapkan, setelah mengikuti pelaksanaan retret Jatinangor, Sumedang Jabar beberapa waktu lalu, dirinya banyak mendapatkan pelajaran dan pengalaman tentang tatakelola antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Ia juga menekankan persoalan polemik yang terjadi di Kabupaten Lamandau antara masyarakat khususnya masyarakat adat dan pemerintah agar dapat terselesaikan dengan cepat.
Masyarakat Kabupaten Lamandau yang kental akan adat istiadat yang rata-rata memberdayakan kearifan tradisional lokal dengan berladang untuk mencapai swasembada pangan, namun kawasan desa-desa yang ada di Lamandau masih termasuk dalam kawasan hutan.
Kearifan lokal ini justru menimbulkan beberapa polemik yang terjadi di masyarakat Lamandau khususnya masyarakat yang berada di desa-desa memanfaatkan lahan untuk berladang.
Namun, aktivitas membakar untuk membuka lahan ladang yang dilakukan oleh masyarakat seringkali menjadi polemik, tidak sedikit masyarakat harus berhadapan dengan hukum, kepastian hukum dalam aktivitas masyarakat menjadi salah satu masalah yang dihadapinya.
“Terutama masalah kawasan, masih banyak di desa-desa kita yang masih dalam kawasan, peladang kedepannya perlu memiliki kapastian hukum untuk mereka,” ucap Rizky saat ditemui di acara Rapurnas KNPI 2025, Kamis malam.
Dikatakannya, polemik bentrok antara pemerintah daerah dengan para peladang dikarenakan undang-undang lingkungan hidup yang melarang masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.
“Sekarang ini ada beberapa desa yang masih melakukan akrivitas berladang tradisional, kami juga memiliki perda perlindungan aktivitas peladang, akan tetapi bentrok dengan anturan pusat,” lanjutnya.
Rizky berharap adanya relaksasi dari undang-undang tersebut agar masyarakat bisa melakukan aktivitas untuk kelangsungan hidup, ia menuturkan selama dua tahun terkahir belum pernah ada masyarakat yang ditahan.
“Kalau sekarang dalam dua tahun terakhir ini masih belum mendengar ada yang ditahan, tapi sebelum Covid-19 itu yang banyak, jadi luas tanam kita banyak yang berkurang,” tutup Rizky. mak
