PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang mengatakan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mesti tercermin dalam setiap kebijakan pemerintah, termasuk dalam urusan program transmigrasi. Sehingga semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bisa sungguh terjaga baik.
Beberapa waktu ini, di Kalimantan sedang terjadi gerakan penolakan program pemerintah pusat tentang pengiriman transmigrasi ke Pulau Kalimantan. Pada sebuah WA Group “Dayak Tolak Transmigrasi”, Teras memberi pandangan tentang pentingnya moratorium transmigrasi, dan semua anggota forum sepakat dengan gagasan ini.
“Gagasan tersebut saya laksanakan di saat saya menjadi Gubernur Kalimantan Tengah 2005-2015. Tujuan moratorium pada saat itu adalah untuk memberikan waktu guna mengevaluasi, mengkaji ulang, atau mencari solusi atas kebijakan pemerintah pusat sebelumnya. Sekaligus sebagai upaya penyelesaian segala masalah yang terjadi, terkait dengan kegiatan atau kebijakan tersebut, dengan masyarakat lokal/setempat dan transmigran lokal,” kata Teras dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/7).
Gagasan yang ia sampaikan pada saat menjabat Gubernur Kalteng ini, menjadi solusi di tengah menguatnya sentimen dan kesenjangan antara transmigran dan masyarakat lokal. Program transmigrasi lalu dipandang sebagai program yang tak berkeadilan, karena masyarakat lokal sulit mendapatkan pengakuan legal atas tanah mereka yang sudah dikuasai sejak dahulu kala, sementara transmigran dipandang mendapat dukungan yang lebih mudah oleh negara, dan dengan mudahnya mendapat sertifikat tanah.
”Maka sejak awal, saya ingin program transmigrasi ini dievaluasi terlebih dahulu. Baik yang sudah dan sedang berjalan, apakah sudah memenuhi prinsip 4K (Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan, dan Kesejahteraan), bagi masyarakat lokal maupun bagi transmigran lokal,” ujar Teras.
Menurut Teras, penolakan yang terjadi saat ini bukan hanya sekadar penolakan. Ada banyak aspek, termasuk soal distribusi keadilan yang dipandang tidak tepat dari pemerintah pusat. Karenanya perlu dilakukan evaluasi dan revitalisasi terhadap penduduk wilayah transmigran agar perasaan akan kesenjangan sosial dapat diatasi dengan baik dan kondusif.
Selain tentu agar dilakukan kebijakan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan terhadap baik transmigran lokal maupun penduduk lokal di Pulau Kalimantan.
Mantan Gubernur Kalteng itu mengingatkan, transmigran pada dasarnya adalah agenda cukup baik dalam pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Namun, bila salah kelola dan menimbulkan sentimen kesenjangan sosial dan kesenjangan perilaku, maka hal ini bisa menimbulkan masalah sosial dalam mencapai tujuan besarnya.
Dikatakan, program transmigrasi mesti segera dibenahi dengan semangat yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan semua pihak di wilayah transmigrasi. Pendekatan multi dimensi, termasuk lewat pengakuan hak tanah masyarakat adat, kemudahan sertifikasi tanah masyarakat lokal, hingga agenda pembangunan sosial khusus bagi warga lokal di sekitar kawasan transmigrasi, harus menjadi bagian penting di dalamnya. Sehingga bukan segregasi sosial, melainkan integrasi sosial yang berdampak pada penguatan NKRI yang lebih terasa dan terwujud nyata.
Teras mengapresiasi masyarakat lokal maupun masyarakat adat, atas kesadaran berdemokrasinya. Sekaligus diajak untuk tetap menampilkan kearifan dalam memperjuangkan aspirasi, serta keinginan untuk mendapatkan keadilan.
“Mari kita tunjukkan kualitas serta kearifan lokal yang selalu mengedepankan semangat huma betang, semangat persatuan dalam keragaman. Sembari itu, mari tetap berupaya terciptanya semangat membangun dan memberdayakan kehidupan yang berkeadilan, berkepastian, berkemanfaatan, dan berkesejahteraan bagi masyarakat asli setempat. Kita berharap bukan hanya sekadar janji, kita harapkan wujud nyatanya,” katanya, seraya menyerukan kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? ist
