PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang mengatakan, keberlanjutan menjadi kunci penting dalam pembangunan, agar ada integrasi arah dari berbagai program pembangunan yang diusung tiap pemimpin daerah. Hal ini juga menyangkut soal tata ruang dan kepastian hukum bagi investasi.
”Ini catatan saya atas beberapa masukan dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan masyarakat yang mengeluhkan soal rusaknya jalan nasional akibat aktivitas berlebihan dari angkutan sumber daya alam baik perkebunan hingga pertambangan. Masukan ini saya terima dalam kunjungan ke Barito Selatan pada Senin (28/7/2025),” ujar Teras Narang dalam rilisnya, Selasa (29/7).
Menurut Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, kata Teras, dihentikannya program kereta api yang dulu dicanangkan pada masa kepemimpinannya sebagai Gubernur, telah menimbulkan tantangan tersendiri. Terutama dalam menghadirkan jalur khusus angkutan sumber daya alam yang selama ini memakai jalan nasional, tapi juga akhirnya memicu kerusakan yang merugikan banyak pihak.
Teras menjelaskan, dulu proyek kereta api ini idenya adalah menyatukan kepentingan angkutan sumber daya alam yang terkendali, dapat diawasi, serta mencegah pemakaian jalan nasional secara berlebihan yang malah merugikan kepentingan sosial ekonomi lainnya.
Secara bertahap, imbuhnya, kereta api ini juga bisa dipakai untuk kebutuhan angkutan komoditas lain dari pertanian bahkan angkutan publik bagi masyarakat.
”Sayangnya ide ini tidak diperjuangkan keberlanjutannya. Hingga hari ini, Sulawesi telah memiliki angkutan kereta api sendiri, sementara Kalimantan belum lagi terealisasi, meski Ibu Kota Negara akhirnya dicanangkan di Kalimantan,” ungkap tokoh pembangunan Kalteng ini.
Untuk itu, lanjut dia, pemerintah pusat mesti melihat keberlanjutan program ini dan melakukan kajian ulang untuk segera dimulai. Atau pemerintah mesti terus berinvestasi membangun jalan darat yang punya kemampuan untuk mengangkut produk sumber daya alam dari bumi Kalimantan yang tidak mengganggu jalan publik utama.
Teras mengemukakan, ini hanya salah satu masalah dari sekian masalah tata ruang dan pembangunan daerah yang kian kompleks serta dialami di daerah. Masalah lainnya, seperti pemanfaatan lahan untuk penguatan ketahanan dan kedaulatan pangan.
Dikatakan, ada banyak lahan potensial di daerah tapi terkendala status lahan, yang berakibat pada kerisauan masyarakat melakukan pengolahan. Kondisi yang mesti secara cermat dan cepat diselesaikan kementerian terkait dan pemerintah daerah di Kalteng. Terlebih pemerintah sendiri punya arah pembangunan ketahanan pangan, yang mestinya bisa diselaraskan dengan penyelesaian kepastian status lahan produktif bagi masyarakat tani yang akan mendukung arah pembangunan nasional.
Menurutnya, kompleksitas tata ruang yang tak teratur juga mengalami tumpang tindih dalam soal izin pengelolaan lahan, semakin menambah rumit masalah di daerah. Ini berlangsung sudah lama dan hanya mampu diselesaikan dengan itikad penuh dari pemerintah pusat.
”Saya berharap, pemerintah pusat sungguh-sungguh melihat seriusnya masalah tata ruang di Kalteng yang berdampak luas pada upaya pembangunan daerah. Serta kesediaan mendorong kembali program-program visioner yang telah dimulai di daerah untuk kepentingan jangka panjang, termasuk seperti pembangunan jalur kereta api trans Kalimantan yang akan berdampak besar bagi pemerataan pembangunan,” ujar Teras.
Dalam momen kunjungan ini, anggota DPD RI asal Kalteng itu juga menerima masukan lain terkait pengembangan sistem meritokrasi dalam tubuh birokrasi pemerintahan daerah. Sebuah dasar yang memungkinkan birokrasi bisa melayani secara profesional kepentingan publik dan pemerintahan.
“Bersama, mari kita kawal pembangunan daerah kita masing-masing. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” pungkas Teras Narang. ist
