PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, angkat suara mempertanyakan kejelasan nasib program pengembangan 24 ribu itik petelur yang pernah digulirkan pemerintah pusat di kawasan Food Estate Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau. Program nasional yang diluncurkan sejak 2020 lalu kini menuai tanda tanya besar, setelah tidak tampak lagi keberadaan itik-itik tersebut di lapangan.
“Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, ke mana sekarang itik-itik tersebut? Bagaimana pengembangannya?” tegas Bambang Irawan dalam keterangannya kepada media, Selasa (25/8).
Menurut Legislator Dapil V Kalteng, berdasarkan laporan sebelumnya, kelompok tani sempat mengalami surplus produksi telur dan bahkan berhasil meraup keuntungan signifikan. Namun kondisi saat ini justru berkebalikan.
“Kalau sebelumnya surplus, artinya secara logika seharusnya berkelanjutan. Tapi kenyataan di lapangan sekarang tidak ada kita lihat puluhan ribu itik itu,” jelasnya
Ia menilai, kegagalan program ini terjadi karena perencanaan yang tidak matang dari hulu hingga hilir. Mulai dari aspek bibit, manajemen kandang, hingga yang paling krusial: pakan. Harga pakan pabrikan yang mahal disebut menjadi penyebab utama para peternak gagal mempertahankan usaha mereka.
“Harga pakan jadi per saknya mencapai Rp475 ribu hingga Rp500 ribu. Kalau tidak bisa dibeli dan tidak menghasilkan, ya menurut saya program ini sia-sia.” ujar Bambang menegaskan.
Sebelumnya, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau, Ibrahim menjelaskan bahwa program ini merupakan milik Balai Penelitian Ternak (Balitnak) Bogor dan bukan merupakan tanggung jawab daerah. Meski begitu, ia mengakui bahwa pada 2021 Kabupaten Pulpis menerima penyaluran 24 ribu ekor itik petelur dari Kementerian Pertanian melalui Dana APBN.
Ironisnya, meski sempat berjalan dan dilaporkan berhasil ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja, keberlanjutan program tidak terlihat.
Kelompok tani sempat mencatat saldo ratusan juta rupiah, tapi karena ketergantungan pada pakan luar, mereka tidak bisa bertahan.
Menanggapi hal itu, Bambang Irawan menyayangkan tidak adanya dukungan sistem produksi pakan secara mandiri di daerah. Ia menegaskan pentingnya pendirian pabrik pakan lokal di Pulang Pisau sebelum program seambisius itu dijalankan.
“Sebelum diadakan program puluhan ribu itik ini, harusnya Pulang Pisau punya pabrik pakan sendiri. Itu yang akan menopang petani. Kalau pakan, bibit, dan obat-obatan semua dari luar, kita hanya jadi pasar, bukan pelaku utama,” tegasnya.
Legislator PDIP ini juga mengingatkan agar program pemerintah pusat tidak hanya berakhir sebagai proyek sia-sia di atas kertas. Terlebih, Kalteng diposisikan sebagai wilayah penyangga utama bagi Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Jangan sampai ini cuma proyek yang sia-sia. Kita akan telusuri seperti apa pola pengadaan, bagaimana harga pakannya bisa mahal, dan apakah benar potensi lokal kita dimanfaatkan atau justru diabaikan,” kata Bambang.
Ia pun mendesak semua pihak, baik pusat maupun daerah, agar serius memperhatikan kelayakan dari hulu hingga hilir sebelum menetapkan program strategis nasional di daerah.
“Kalau dari awal kajiannya sudah salah, lalu diklaim punya potensi padahal kenyataannya tidak mendukung, maka ini bukan membangun daerah, tapi hanya membuang anggaran,” tandasnya. jef
