*Arton Dohong: Tuntutan Mereka Jelas dan Tegas
PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Ratusan massa dari Gerakan September Hitam (GSH) bersama aliansi Cipayung Plus memadati halaman depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (1/9) siang. Aksi yang berlangsung di tengah teriknya matahari itu berjalan tertib, meski di sejumlah luar daerah ksi serupa dilaporkan terjadi kerusuhan hingga penjarahan.
Menariknya, saat adzan Ashar berkumandang, para demonstran yang sebelumnya berorasi di jalan raya langsung membentuk shaf dan melaksanakan salat Ashar berjemaah di lokasi aksi. Peristiwa ini menjadi simbol bahwa perjuangan aspirasi rakyat tidak bisa dilepaskan dari nilai spiritual dan moral.
Namun, suasana aksi menjadi perhatian publik ketika massa GSH membawa sebuah kepala babi. Kepala babi itu dijadikan simbol protes terhadap DPR RI dan DPRD Kalteng yang mereka nilai hanya mementingkan kepentingan pribadi.
“Inilah dewan-dewan kita yang menghalalkan segala cara untuk mengenyangkan perut mereka, sementara rakyat tidak diperhatikan dan tidak dipedulikan,” teriak salah satu orator dalam aksinya.
Koordinator Lapangan GSH, Ade Anwar, menegaskan bahwa tujuan aksi kali ini adalah agar DPRD Kalteng benar-benar menyambungkan suara rakyat ke DPR RI.
“Yang sedang meluap ini kan terkait kenaikan gaji dan tunjangan. Kita ingin dewan menyuarakan keresahan masyarakat, bukan sekadar menikmati fasilitas,” ujarnya.
Di sela aksi, para demonstran juga mendapat bantuan logistik berupa air mineral serta ambulans yang siaga di lokasi. Ketua Lembaga Swadaya Rakyat (LSR) Laskar Pembela Masyarakat Tertindas (LPMT) Kalteng, Agatisansyah, mengatakan pihaknya menyediakan bantuan tersebut untuk mengantisipasi hal-hal darurat.
“Demo siang hari ini kan panas, jadi kita siapkan air mineral dan ambulans. Kalau ada yang kecapean, pingsan, atau butuh evakuasi, kita bisa segera membantu,” ucapnya
Aksi yang berlangsung selama setengah hari itu akhirnya mendapat apresiasi langsung dari Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan.
Kapolda menyampaikan terima kasih kepada massa aksi karena telah menjaga ketertiban dan tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis.
“Saya mengucapkan terima kasih, kalian sudah melaksanakan kegiatan dengan tertib. Ini membuktikan bahwa menyampaikan aspirasi tidak harus dengan cara anarkis. Justru kedewasaan kalian dalam menjaga ketertiban patut diapresiasi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong menyebut seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa tergolong tegas, terarah, dan mudah dipahami.
“Secara keseluruhan, secara umum aspirasinya cukup to the point dan dapat dipahami,” ujar Arton kepada wartawan usai menerima perwakilan massa aksi.
Arton menyebut seluruh tuntutan telah didokumentasikan dan ditandatangani oleh pihak DPRD. Ia juga menegaskan, mayoritas tuntutan mahasiswa berkaitan langsung dengan kebijakan pusat.
“Dengan demikian, kami dari DPRD Provinsi Kalteng berjanji menyampaikan tuntutan ini ke pemerintah pusat. Segala tuntutan sudah ditandatangani, karena itu semua kewenangan dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Aliansi September Hitam membawa tiga poin utama dalam aksi mereka. Mereka mendesak DPR RI segera mengesahkan sejumlah RUU penting seperti RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, sekaligus menolak RUU Polri, mencabut UU TNI, serta merevisi RKUHAP.
Tak hanya itu, mereka juga menolak keras rencana kenaikan gaji, tunjangan, dan dana pensiun anggota dewan, serta menuntut adanya evaluasi dan akuntabilitas yang lebih ketat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Sementara itu, Aliansi Cipayung Plus tampil dengan tuntutan yang lebih luas. Mereka mendesak DPR RI untuk menggunakan hak angket terhadap Kapolri dan segera menurunkannya dari jabatan. Selain mendesak pengesahan dua RUU yang sama, mereka juga menuntut pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI.
Di tingkat lokal, Cipayung Plus mendesak DPRD Kalteng agar membatalkan Raperda tentang kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan, serta segera merancang Perda tentang sistem peninjauan PHK dan upah adil bagi buruh terutama di sektor perkebunan, tambang, pertanian, dan UMKM.
Mereka juga meminta DPRD turun tangan langsung menyelesaikan konflik agraria yang masih marak di sejumlah wilayah Kalteng dan menolak kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), NJOP, serta BPJS.
Hingga sore hari, massa perlahan membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan aspirasi mereka. Aksi damai ini menjadi catatan tersendiri, di mana demonstrasi tak hanya berisi orasi politik, tetapi juga disertai dengan simbol keagamaan, kepedulian sosial, serta pesan moral bagi wakil rakyat. dte/jef
