PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Tengah (Kalteng) Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol menegaskan komitmennya untuk mengawal program pembangunan, khususnya proyek cetak sawah, agar berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama petani.
Hal itu disampaikannya pada Rapat Koordinasi Percepatan Program Cetak Sawah Provinsi Kalteng Tahun 2025 yang dihadiri para pejabat Pemprov, di Palangka Raya, Kamis (25/9).
“Dana yang digunakan adalah uang negara yang bersumber dari rakyat. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Wajib menjaga integritas, tidak melakukan penggelapan ataupun penyimpangan. Setiap penyimpangan akan dipantau, dan kami akan tegas ketika ditemukan tindak pidana korupsi,” tegas Agus Sahat.
Ia menegaskan, komitmen menjaga integritas ini juga berlaku bagi dirinya. Kajati menolak tudingan adanya keterlibatan dirinya dalam proyek cetak sawah maupun proyek pembangunan lain di Kalteng.
“Ketika ada orang katakan saya main proyek, saya tidak mau jawabannya. Tapi itu komitmen saya, dan saya minta komitmen dari bapak-bapak juga di sini. Kalau bapak-bapak temukan saya main proyek cetak sawah di Kalteng, ganggu saya, laporkan saya. Itu janji saya,” ucapnya.
Agus Sahat juga meminta agar pelaksanaan program pembangunan tidak hanya mengejar laporan administratif, tetapi benar-benar menghasilkan kualitas pekerjaan yang bermanfaat.
“Jangan anda mengejar laporan administratif, tetapi pastikan hasilnya bisa dimanfaatkan petani. Lahan harus siap tanam, jaringan irigasi harus berfungsi, dan semua sesuai ketetapan. Jadi pengawas pun tidak bisa cuci tangan,” katanya.
Kajati menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi laporan. Jika terdapat kendala teknis di lapangan, pihak terkait diminta segera melapor agar tidak menimbulkan kerugian negara.
“Laksanakan transparansi dan komunikasi secara terbuka dengan laporan berkala yang jujur. Jika ada kendala teknis, cuaca, atau faktor sosial di lapangan, segera komunikasikan dengan BPK atau organisasi terkait. Jangan menunggu masalah menjadi lebih besar hingga merugikan keuangan negara,” jelasnya.
Meski demikian, Agus Sahat mengingatkan bahwa tidak semua hambatan di lapangan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
“Kadang tidak semua itu perbuatan korupsi, tapi harus kita koordinasikan dengan dinas. Kalau ada yang mengganggu bapak-bapak untuk bekerja baik, mari kita lakukan sama-sama, kita laporkan,” ujarnya.
Di akhir arahannya, Kajati mengajak seluruh pihak untuk membangun komitmen bersama dalam mendukung program Presiden yang menekankan kualitas dan keberlanjutan.
“Jadikanlah komitmen bersama ini bukan sekadar keuntungan sementara. Mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, tepat waktu, dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kita bisa memastikan program ini berhasil dan rakyat benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkasnya. ldw
