KUALA KURUN/TABENGAN.CO.ID – Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia LP Umbing, memimpin Rapat Koordinasi Program Pelaksanaan Monitoring Center for Strategic Performance (MCSP) Tahun 2025, yang dirangkaikan dengan penandatanganan Fakta Integritas Instansi Pemberi Layanan. Kegiatan berlangsung di Aula Lantai I Kantor Bupati Gunung Mas, Selasa (7/10).
Rakor ini dihadiri oleh Sekda Gunung Mas, Richard, para Asisten Sekretariat Daerah, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan pemkab setempat.
Dalam arahannya, Wabup menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam pelaksanaan program MCSP sebagai instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.
“Program MCSP ini adalah alat ukur sekaligus dorongan agar kinerja pemerintahan semakin terarah dan terukur. Karena itu, saya minta kepada seluruh perangkat daerah agar segera menindaklanjuti penginputan data dan memastikan keakuratannya,” tegas Efrensia.
Ia menekankan bahwa percepatan dan ketepatan dalam penginputan data sangat menentukan hasil penilaian MCSP Kabupaten Gunung Mas. “Kita harus bekerja cepat, tepat, dan terkoordinasi agar nilai MCSP meningkat signifikan,” tambahnya.
Adapun area intervensi MCSP tahun 2025 yang menjadi fokus antara lain mencakup perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, serta optimalisasi pajak daerah.
Lebih lanjut, Efrensia mengingatkan pentingnya konsistensi dalam memperbaiki tata kelola administrasi dan pelaksanaan program di setiap bidang. Menurutnya, hasil penilaian MCSP bukan sekadar angka, tetapi cerminan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan kredibel di mata publik.
Sebagai bagian dari kegiatan, dilakukan pula penandatanganan Fakta Integritas oleh 11 instansi pemberi layanan, yang disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Gunung Mas. Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari rencana aksi hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024.
“Fakta integritas ini bukan hanya seremonial, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan profesional kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Efrensia.
Ia menutup arahannya dengan menekankan bahwa komitmen dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berdaya saing. “Dengan semangat kebersamaan, kita bisa membangun birokrasi yang bersih, berintegritas, dan dipercaya masyarakat,” pungkasnya.c-hen
