PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari visi Presiden RI Prabowo Subianto telah mulai dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia. Di Kalimantan Tengah (kalteng) khususnya Kota Palangka Raya, program tersebut hingga kini belum berjalan meskipun Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, sempat meninjau simulasi pelaksanaannya di salah satu sekolah.
Belum adanya implementasi program MBG di Kota Palangka Raya memicu perhatian Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya Syaufwan Hadi. Ia meminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya segera mempersiapkan sarana pendukung, termasuk dapur umum di setiap kecamatan.
“Ukuran dapurnya pun bermacam-macam. Ada yang 15×15 dan 20×20 meter persegi. Jadi ada dua macam luas dapur,” katanya belum lama ini.
Saat kunjungannya ke Semarang, ia menjelaskan, satu dapur umum mampu mencakup jarak hingga 4-5 kilometer. Ia menilai Kota Palangka Raya mungkin dapat mencakup wilayah yang lebih luas, tergantung lokasi dapur umur berada di area padat penduduk atau tidak.
Syaufwan menekankan pentingnya material pembangunan dapur yang berkualitas, seperti yang digunakan di Semarang. Dapur umum menggunakan sistem knock down dengan material yang tahan api, serta fasilitas yang sudah dilengkapi ruang kontrol, , rak piring, dan perlengkapan lainnya dalam satu bangunan.
“Sistemnya knockdown dan pakai material anti api. Jadi di dalam nya itu sudah ada ruang kontrol, dapur, tempat penyiapan piring atau rak, itu sudah ada dalam satu bangunan,” sebutnya.
Mengenai anggaran, DPRD bersama Pemko Palangka Raya telah membahasnya dalam forum Badan Anggaran (Banggar). Dana untuk pelaksanaan program sudah tersedia melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Hanya saja, program ini belum bisa dijalankan karena Pemko Palangka Raya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dari pemerintah pusat.
“Meski demikian DPRD Kota Palangka Raya menyatakan dukungannya terhadap program ini, mengingat pentingnya asupan gizi untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak dan sebagai salah satu prioritas nasional yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden,”. nws
