PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang bcerkeliaran di Kota Cantik semakin menjadi perhatian masyarakat. Terpantau kasus terbaru terjadi di Jalan RTA Milono Km 9. Diketahui Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya telah berupaya mencari solusi untuk menangani permasalahan ini dengan berbagai langkah, termasuk peningkatan layanan darurat dan koordinasi lintas instansi.
Wakil Ketua I Komisi III DPRD Palangka Raya Dede Ardiansyah, menuturkan bahwa fenomena meningkatnya jumlah ODGJ di ruang publik disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tekanan sosial, ekonomi, serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kesehatan mental.
“Memang dalam beberapa waktu terakhir, keberadaan ODGJ di ruang publik semakin terlihat. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tekanan sosial, ekonomi, serta kurangnya kesadaran masyarakat terkait kesehatan mental. Kami bersama Dinas Sosial (Dinsos) terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menangani hal ini, baik dalam hal rehabilitasi maupun upaya preventif,” ujarnya, Senin (3/2).
Dede menjelaskan sebagai bentuk respon cepat terhadap permasalahan ini, Pemko Palangka Raya telah menyiapkan layanan darurat 112, yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan berbagai kejadian, termasuk keberadaan ODGJ di ruang publik yang membutuhkan penanganan segera. Layanan ini melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan bidang sosial dan kesehatan, sehingga tindakan cepat dapat diambil dalam menangani ODGJ yang memerlukan bantuan medis atau rehabilitasi.
Dalam menangani ODGJ, ia mejelaskan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah keterbatasan anggaran. Meskipun Dinsos telah mengalokasikan dana untuk berbagai program sosial, kebutuhan di lapangan terus berkembang. Oleh karena itu, DPRD berupaya untuk meningkatkan anggaran agar program rehabilitasi dan penanganan ODGJ dapat berjalan lebih optimal.
“Anggaran yang ada saat ini memang sudah dialokasikan untuk berbagai program sosial, termasuk penanganan ODGJ. Namun, tentu saja kebutuhan di lapangan selalu berkembang. Kami berupaya ada peningkatan anggaran atau dukungan dari berbagai pihak, termasuk CSR perusahaan atau lembaga sosial lainnya, agar program penanganan ODGJ bisa lebih optimal,” jelas Dede.
Dukungan dari perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dinilai dapat menjadi solusi untuk menambah sumber daya dalam menangani permasalahan sosial ini.
Untuk jangka panjang, DPRD Palangka Raya menilai bahwa penanganan ODGJ tidak cukup hanya dengan merespon kasus yang ada, tetapi juga harus diiringi dengan upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, rumah sakit jiwa, keluarga ODGJ, serta masyarakat menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan mental.
Ke depan, sinergi antara pemerintah, rumah sakit jiwa, keluarga, dan masyarakat harus diperkuat, serta edukasi mengenai kesehatan mental perlu digencarkan agar stigma terhadap ODGJ bisa dikurangi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan permasalahan ODGJ di Palangka Raya bisa ditangani dengan lebih baik, sehingga mereka yang membutuhkan dapat memperoleh perawatan yang layak dan kembali berintegrasi dengan masyarakat.
“Perlu adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah kota Palangka Raya, rumah sakit jiwa, keluarga ODGJ, serta masyarakat. Edukasi mengenai kesehatan mental juga harus diperkuat agar stigma terhadap ODGJ bisa berkurang. Selain itu, dibutuhkan fasilitas rehabilitasi yang lebih memadai agar mereka yang membutuhkan bisa mendapatkan perawatan dengan layak dan memiliki kesempatan untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik,” pungkasnya. nws
