PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi, menegaskan komitmen pihaknya dalam mengawal realisasi program-program prioritas yang telah dijanjikan oleh Wali Kota Palangka Raya. Langkah ini dilakukan demi memastikan visi-misi kepemimpinan kota dapat benar-benar terwujud untuk kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya ada sembilan program unggulan yang menjadi fokus utama pemerintahan saat ini. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah pembangunan infrastruktur, yang dinilai krusial bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi fokus utama, mengingat pentingnya sarana dan prasarana bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Jumat (7/3).
Tak hanya itu, DPRD juga memberikan perhatian khusus terhadap program BPJS gratis bagi warga Kota Palangka Raya. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan tanpa membebani masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu.
Selain sektor infrastruktur dan kesehatan, Pemko Palangka Raya juga berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dukungan kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Program pelatihan serta bantuan modal akan diberikan guna meningkatkan daya saing serta keberlanjutan usaha masyarakat.
Dalam aspek kesejahteraan sosial, DPRD juga menyoroti pentingnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat kurang mampu yang belum tercover dalam program nasional. Subandi menekankan bahwa pendataan yang akurat menjadi kunci dalam implementasi program ini agar bantuan tepat sasaran.
“Banyak warga yang tidak mampu tetapi belum mendapatkan BLT dari pemerintah pusat, maka program ini menjadi solusi untuk mereka. Namun, tentu harus diawali dengan pendataan yang akurat,” jelas Subandi.
Demi memastikan program-program prioritas berjalan efektif, DPRD Kota Palangka Raya akan menjalankan tiga fungsi utamanya yaitu Fungsi pertama adalah fungsi Peraturan Daerah, yaitu dengan memastikan bahwa program prioritas dapat dituangkan dalam peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kedua, fungsi anggaran, di mana DPRD akan membahas dan mengawal alokasi dana agar program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan efektif.
“Sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur rasionalisasi anggaran, kami akan memastikan bahwa anggaran tersusun dengan baik dan program-program prioritas tetap berjalan,” ungkap Subandi.
Ketiga, fungsi pengawasan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa program-program yang telah dicanangkan benar-benar terealisasi dengan baik.
“Kami akan mengawasi implementasi program, baik yang berkaitan dengan peraturan daerah maupun kebijakan wali kota. Ini penting agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung,” tegasnya. nws
