PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO. – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya resmi membuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 melalui Rapat Paripurna perdana yang digelar pada Senin (21/4/) di Ruang Sidang Paripurna DPRD.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi, sebagai penanda dimulainya kembali tugas-tugas legislatif setelah masa reses.
Dalam kesempatan ini, Subandi menekankan pentingnya momentum ini sebagai wadah untuk menyalurkan suara rakyat dan melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Ia mengungkapkan bahwa selama masa reses, seluruh anggota dewan aktif turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk menyerap langsung aspirasi dari masyarakat.
Dapil I melaksanakan reses di Kelurahan Habaring Hurung dan Petuk Katimpun, Dapil II di Kelurahan Palangka dan Menteng, sementara Dapil III menjangkau Kelurahan Kereng Bengkirai dan Langkai.
Dari hasil penjaringan aspirasi tersebut, DPRD berhasil menghimpun sebanyak 225 usulan dari warga. Usulan paling dominan berkaitan dengan perbaikan infrastruktur seperti jalan dan drainase, pengelolaan sampah, hingga persoalan pendidikan.
“Dari hasil reses tersebut, DPRD Kota Palangka Raya menerima total 225 usulan dari masyarakat yang tersebar di tiga dapil. Usulan terbanyak berkaitan dengan perbaikan dan peningkatan jalan, pembangunan dan perawatan drainase, pengelolaan sampah, serta bidang pendidikan,” ujarnya saat diwawancarai awak media setelah memimpin rapat Paripurna.
Subandi berharap semua aspirasi tersebut bisa masuk dalam proses perencanaan pembangunan daerah, bukan hanya menjadi catatan, tapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk program konkret.
“Harapan kami, semua yang telah disampaikan dalam rapat paripurna hari ini dapat diproses lebih lanjut. Reses bukan hanya seremonial, tetapi menjadi bagian dari perencanaan yang konkret,” jelasnya.
Tak hanya soal infrastruktur, isu perpajakan juga mencuat dalam reses kali ini. Sejumlah Ketua RT dan RW menyampaikan keinginan untuk lebih terlibat dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Menurut laporan dari dinas terkait, tingkat partisipasi dalam pemungutan pajak masih belum maksimal. Menanggapi hal tersebut, DPRD akan segera mengadakan rapat koordinasi bersama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).
“Para Ketua RT dan RW sangat mendukung peningkatan PAD. Jika PAD meningkat, maka pembangunan juga akan meningkat. Ini semangat yang harus kita dorong bersama,” katanya.
Dengan semangat kebersamaan dan partisipasi aktif masyarakat, DPRD Kota Palangka Raya berharap hasil reses ini dapat menjadi fondasi kuat dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada kebutuhan warga. nws
