PURUK CAHU/TABENGAN.CO.ID – Ketua DPRD Murung Raya (Mura) Rumiadi mengimbau seluruh pemerintah desa di wilayahnya agar mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan maupun tindak pidana korupsi.
Ia menambahkan, pihak DPRD menaruh perhatian serius terhadap pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Potensi korupsi bisa muncul jika tidak ada pengawasan yang ketat dan pelaksanaan yang sesuai aturan.
“Kami mengimbau kepada seluruh kepala desa dan perangkatnya untuk bekerja secara jujur dan profesional,” tegas Rumiadi di Gedung DPRD, Selasa (1/10).
Ia menekankan, dana desa merupakan amanat dari pemerintah pusat yang harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Selain itu, DPRD juga meminta agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) lebih aktif dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pemerintah desa, terutama dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran dan pelaksanaan program desa.
“Kita ingin mencegah, bukan menghukum. Maka dari itu, mari bangun sistem yang bersih sejak awal. Jangan tunggu sampai ada temuan atau laporan dari aparat penegak hukum,” lanjut politisi PDI Perjuangan ini.
DPRD Mura berkomitmen mendukung penuh program pembangunan desa asalkan dijalankan dengan prinsip transparansi, profesionalitas, dan sesuai ketentuan hukum. DPRD juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat jika menemukan dugaan penyalahgunaan dana desa. ist
