SAMPIT/TABENGAN.CO.ID- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menindaklanjuti laporan dugaan paparan konten radikalisme terhadap dua Remaja SMA di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Dugaan tersebut disebut berawal dari aktivitas permainan daring, salah satunya melalui aplikasi game Roblox.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo mengaku baru menerima laporan awal terkait kasus tersebut dan saat ini masih dalam tahap verifikasi.
“Saya baru dapat laporan. Katanya ada yang terpapar radikalisme dari aplikasi Roblox. Nanti akan kita cek kembali kebenarannya,” ujar Edy Pratowo kepada wartawan, Jumat (9/1).
Edy mengatakan, Pemprov Kalteng telah menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Provinsi Kalteng untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan aparat keamanan, termasuk Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.
“Kita tidak bisa langsung menyimpulkan. Harus dicek secara mendalam dan melibatkan pihak yang berkompeten,” tegasnya.
Ia juga mengimbau para orang tua, guru, dan seluruh pemangku kepentingan agar lebih waspada terhadap aktivitas anak di dunia digital, khususnya dalam penggunaan permainan daring yang berpotensi mengandung unsur kekerasan maupun paham menyimpang.
“Saya mengimbau kita semua harus hati-hati dan meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, terutama dalam penggunaan gadget dan game online,” pesannya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalteng Muhammad Rus’an membenarkan adanya laporan awal dari aparat keamanan, termasuk Densus 88. Namun, ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum dapat dipastikan adanya unsur radikalisme secara utuh.
“Memang ada laporan terkait game online yang mengarah ke kekerasan, sadisme, dan bullying. Kalau langsung disebut radikalisme, kita juga harus sangat hati-hati. Saat ini masih dalam tahap mengarah,” jelas Rus’an.
Menurutnya, pemerintah masih melakukan pendalaman untuk memastikan pola, jaringan, serta dampak psikologis yang mungkin dialami remaja tersebut. Proses penanganan dilakukan secara tertutup dan hati-hati karena melibatkan anak di bawah umur.
“Anak-anak ini masih dalam penanganan. Kita tidak ingin salah menyimpulkan. Yang jelas, pemerintah akan melakukan langkah pencegahan agar hal ini tidak menyebar dan tidak mengganggu ketertiban umum,” katanya.
Rus’an menambahkan, Pemprov Kalteng telah melakukan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan pihak sekolah dan aparat keamanan, untuk menyiapkan langkah antisipatif, edukasi, serta pengawasan penggunaan aplikasi digital di kalangan pelajar.
Ke depan, pemerintah daerah juga membuka kemungkinan untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah guna meningkatkan literasi digital dan kewaspadaan terhadap konten yang mengandung unsur kekerasan, bullying, maupun potensi penyebaran paham menyimpang.
“Koordinasi akan terus kami lakukan, dan langkah-langkah penanganan akan disiapkan sesuai hasil pendalaman yang sedang berjalan,” pungkas Rus’an.
Sementara itu ketika dikonfirmasi ke UPTD PPA Kotim terkait penanganan 2 Remaja SMA tersebut, pihak UPTD PPA Kotim malah mempersilakan untuk ke Polres Kotim. ldw
