PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan Program Sekolah Gratis meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran daerah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi daring yang digelar Disdik Kalteng pada Sabtu (17/1).
Rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Huma Betang sebagai program strategis Pemerintah Provinsi Kalteng. Agenda utama rapat meliputi evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Gratis tahun 2025, persiapan penguatan Koperasi Sekolah, Teaching Factory, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta sejumlah kebijakan strategis penunjang layanan pendidikan.
Rapat diikuti lebih dari 400 peserta yang terdiri dari pengawas pembina serta kepala SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH) se-Kalteng. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan keseriusan satuan pendidikan dalam mendukung transformasi pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Bumi Tambun Bungai.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng Muhammad Reza Prabowo dalam arahannya menyampaikan bahwa Program Sekolah Gratis telah berjalan sepanjang tahun 2025 dengan berbagai dinamika di lapangan.
“Ada sekolah-sekolah yang benar-benar membebaskan peserta didik dari pungutan Biaya Penunjang Pendidikan atau BPP, sehingga sepenuhnya mengandalkan pendanaan dari BOSP dan BOSDA,” ujar Reza.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sekolah yang menerapkan BPP dengan skema subsidi silang. Dalam skema tersebut, peserta didik dari keluarga mampu tetap dikenakan BPP, sementara siswa dari keluarga kurang mampu dibebaskan dari pungutan.
“Menurut saya, ini adalah langkah yang sangat luar biasa dan patut kita apresiasi bersama. Kebijakan ini menunjukkan kepekaan dan keberpihakan sekolah terhadap peserta didik yang membutuhkan,” katanya.
Reza mengingatkan bahwa sektor pendidikan selalu menjadi perhatian publik, sehingga setiap kebijakan yang diambil harus dilakukan secara hati-hati dan transparan.
“Kita semua harus sadar bahwa pendidikan adalah sektor yang selalu menjadi sorotan. Jangan sampai apa pun yang kita lakukan justru menimbulkan pertanyaan, ketidakpuasan, atau persepsi negatif di masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Reza juga memaparkan kondisi keuangan daerah yang saat ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tersebut berdampak langsung pada alokasi anggaran pendidikan.
“Dulu APBD kita berada di angka Rp10,2 triliun, sekarang hanya sekitar Rp5,3 triliun. Dampaknya sangat terasa di Dinas Pendidikan. Jika sebelumnya kami mengelola sekitar Rp2,3 triliun dari mandatory 20 persen, kini hanya sekitar Rp1,3 triliun. Artinya ada penurunan hampir Rp1 triliun atau sekitar 45 persen,” jelasnya.
Meski demikian, Reza menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan. Ia menyebutkan bahwa tingkat kepuasan peserta didik di Kalteng saat ini mencapai 97,3 persen.
“Angka ini harus kita jaga bersama. Ini bukan kehebatan saya atau dinas semata, tetapi hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Ketika kita kompak, solid, dan memiliki visi yang sama, maka tujuan meningkatkan kualitas pendidikan pasti bisa tercapai,” ujarnya.
Terkait pengelolaan dana BOS dan BOSDA, Reza mengakui pada masa sebelumnya masih terdapat stigma negatif di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Disdik Kalteng berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pemanfaatan platform PENA Kalteng.
“Kami ingin pengelolaan anggaran pendidikan bisa dipantau bersama, transparan, dan akuntabel, sehingga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan semakin meningkat,” katanya.
Hasil evaluasi internal Disdik Kalteng menunjukkan sebagian besar dana BOS dan BOSDA masih terserap untuk kebutuhan operasional sekolah, seperti pembayaran guru honorer dan kebutuhan administrasi, namun belum sepenuhnya dirasakan langsung oleh peserta didik.
Hal tersebut, menurut Reza, menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalteng sebagaimana arahan Gubernur Kalteng.
“Pak Gubernur H Agustiar Sabran menginginkan agar bantuan sekolah gratis ini benar-benar dirasakan oleh anak-anak kita, khususnya peserta didik yang tidak mampu dan mereka yang berada di wilayah pedalaman. Itu menjadi konsen utama beliau dan juga menjadi tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. ldw
