PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Tengah (Kalteng) membentuk tiga Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan lima Pos Bapas sebagai langkah strategis dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.
Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi sistem pemasyarakatan yang menekankan pendekatan keadilan restoratif dan pembimbingan kemasyarakatan.
Kakanwil Ditjenpas I Putu Murdiana, menegaskan bahwa pembentukan Bapas dan Pos Bapas merupakan wujud kesiapan jajaran Pemasyarakatan dalam menjawab tantangan perubahan regulasi nasional. Ia menyampaikan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan akan semakin strategis dalam sistem peradilan pidana ke depan. Pemasyarakatan saat ini berada ditiga posisi dalam penegakan hukum yakni pra ajudifikasi pasca ajudifikasi dan post ajudifikasi dengan tentunya tujuan pemidanaan adalah reintegrasi sosial.
“Tentunya implementasi KUHP baru menuntut kesiapan kita, khususnya dalam penguatan fungsi pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan klien pemasyarakatan. Karena itu, pembentukan Bapas dan Pos Bapas ini menjadi hal yang sangat krusial,” ujarnya.
Di Kalteng, tiga Bapas yang akan dibangun masing-masing berlokasi di Kabupaten Kuala Kapuas, Buntok (Barito Selatan), dan Sukamara. Kehadiran Bapas di wilayah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan pemasyarakatan serta mempercepat proses pembimbingan bagi klien yang tersebar di berbagai kabupaten.
Selain itu, Kanwil Ditjenpas Kalteng juga akan membentuk lima Pos Bapas di Kabupaten Pulang Pisau, Katingan, Seruyan, Gunung Mas, dan Tamiang Layang (Barito Timur). Pos Bapas ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan Bapas induk dalam memberikan layanan konsultasi, pendampingan, serta pengawasan terhadap klien pemasyarakatan.
Menurut I Putu Murdiana, langkah ini sekaligus untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum di daerah.
“Dengan adanya Bapas dan Pos Bapas yang tersebar, pelayanan akan lebih cepat, efektif, dan menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Tengah yang secara geografis cukup luas,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa proses pembentukan tiga Bapas dan lima Pos Bapas tersebut saat ini telah diusulkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Tahapan tersebut merupakan bagian dari mekanisme administratif dalam pembentukan satuan kerja baru. fwa
