PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Polda Kalteng memastikan pengamanan arus balik Lebaran dan aktivitas di sejumlah objek wisata tetap menjadi prioritas, meskipun pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 secara resmi berakhir pada 25 Maret 2026.
Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, saat mengikuti Zoom meeting bersama Kapolri dan instansi terkiat di Wisata Air Hitam Sebangau Kota Palangka Raya pada Selasa (24/3/2026).
Dalam arahannya, Kapolda menekankan pentingnya pemantauan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama masa Lebaran, khususnya pada fase arus balik dan peningkatan aktivitas di tempat wisata.
“Kalau sebelumnya fokus kita pada arus mudik, sekarang sudah bergeser ke arus balik dan juga tempat-tempat wisata yang mengalami peningkatan kunjungan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, meskipun operasi secara resmi akan berakhir, Polda Kalteng mengambil langkah strategis dengan memperpanjang masa operasional sejumlah pos pengamanan (pospam), pos pelayanan (posyan), dan pos terpadu di titik-titik yang dinilai rawan.
Menurutnya, terdapat empat wilayah utama yang menjadi perhatian khusus, yakni Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur (Sampit), serta Kota Palangka Raya.
Di wilayah Kapuas, pos pengamanan diperpanjang karena daerah tersebut menjadi jalur lintasan utama pemudik dari Banjarmasin menuju berbagai wilayah di Kalteng.
“Kapuas ini merupakan pintu masuk utama arus darat dari Kalimantan Selatan menuju Kalimantan Tengah, baik ke Palangka Raya maupun kabupaten lainnya, sehingga tingkat kerawanannya cukup tinggi,” jelasnya.
Sementara itu, di wilayah Kotawaringin Barat, peningkatan pengamanan dilakukan menyusul lonjakan jumlah penumpang pada moda transportasi laut dan udara selama periode mudik Lebaran.
Kemudian, wilayah Sampit dan Palangka Raya juga menjadi fokus perpanjangan pos pengamanan, mengingat tingginya mobilitas masyarakat, baik untuk arus balik maupun kunjungan ke tempat-tempat wisata.
“Kami minta pos pelayanan, pos pengamanan, dan pos terpadu di wilayah-wilayah tersebut tetap dilanjutkan operasionalnya guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas,” tegasnya. dte/redfwa
