Oleh: Dr. Ari Yunus Hendrawan & Gerakan Dayak Anti Narkoba (GDAN)
Perkembangan ekosistem kejahatan narkotika saat ini telah bermetamorfosis dari sekadar delik pidana farmasi atau kejahatan jalanan menjadi sebuah kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Berdasarkan temuan empiris di lapangan, seperti yang terjadi di kawasan Kampung Puntun, Pahandut, sindikat narkotika telah bertransformasi menjadi korporasi kejahatan ilegal yang masif, sistematis, dan memiliki ketahanan (resiliensi) yang sangat tinggi terhadap intervensi penegakan hukum konvensional. Sebagai rahim peradaban Kota Palangkaraya, Pahandut kini menghadapi ancaman eksistensial. Karakteristik destruktif yang masif ini mensyaratkan bahwa paradigma penanganan kejahatan narkotika harus disetarakan dengan penanganan tindak pidana terorisme. Keduanya merupakan kejahatan terorganisasi lintas batas (transnational organized crime) yang beroperasi menggunakan sel-sel terputus dan pendanaan gelap yang kuat. Jika terorisme mengancam negara melalui ledakan fisik, sindikat narkotika melakukan “genosida perlahan” (slow genocide) yang menghancurkan satu generasi bangsa secara terstruktur.
Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap sindikat narkotika tidak bisa lagi bergantung pada metode konvensional seperti razia sporadis (hit-and-run). Diperlukan ketegasan layaknya operasi antiteror yang mencakup interdiksi spasial fisik, pemblokiran rantai ekonomi (asfiksiasi finansial), dan pengumpulan intelijen berbasis komunitas, dengan melibatkan seluruh instrumen kekuatan negara mulai dari Kepolisian, BNN, unsur militer (TNI), intelijen, hingga paramiliter sipil. Berdasarkan Paparan Akhir Tahun 2025 oleh BNNP Kalimantan Tengah pada 29 Desember 2025, skala ancaman ini sangat nyata. Terdapat total 42 kasus, dengan penyitaan barang bukti berupa 15.210,83 gram (15,2 Kg) Sabu, 459 butir Ekstasi, 105,25 gram Ganja, 2.680 butir Pil PCC, dan uang tunai Rp 204.913.000. Dari total 87 tersangka (74 laki-laki, 13 perempuan), komposisi profesinya membongkar krisis integritas aparat: 67 masyarakat umum, 14 narapidana (WBP), 3 oknum ASN, 2 oknum Polri, dan 1 oknum PPPK.
Tumbuhnya peredaran narkoba yang menggunakan “sistem loket” dengan perantara “kodok” yang beroperasi 24 jam selama bertahun-tahun menciptakan stigma bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan pembiaran. Fakta keterlibatan oknum penegak hukum dan ASN membuktikan bahwa jaringan bandar menyuap sistem dari dalam untuk melindungi loket, membocorkan operasi, dan mengendalikan peredaran dari balik jeruji besi. Kegagalan ini menuntut pergeseran paradigma dari Crime Control Model menuju Due Process Model yang menitikberatkan efektivitas pemberantasan kejahatan sekaligus perlindungan hak asasi dan transparansi. Pembiaran operasional pasar kejahatan mencederai asas equality before the law. Kondisi ini menuntut hadirnya mekanisme pengawasan peradilan (judicial scrutiny) yang ketat serta penegasan tanggung jawab penuntut umum sebagai dominus litis agar penanganan kejahatan tidak kehilangan arah.
Pasar gelap di Kampung Puntun adalah antitesis ekstrem dari wibawa negara hukum. Dominasi perkara narkotika yang mencapai 50-80% di Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah bukti masifnya destruksi kawasan yang dikendalikan oleh gembong utama, Salihin alias Saleh. Di tengah krisis yudisial—diwarnai putusan bebas sang gembong pada 2022 sebelum dianulir menjadi vonis pidana pencucian uang (TPPU) 7 tahun pada awal 2026—lahirlah momentum perlawanan kultural. Menyadari hukum positif kerap terhambat oknum aparat, masyarakat adat Dayak bangkit membentuk Gerakan Dayak Anti Narkoba (GDAN) pada Oktober 2025. Narkoba mengancam peradaban, merobohkan Huma Betang, dan menghancurkan falsafah Belom Bahadat. Generasi Dayak harus memegang teguh prinsip “Ela basaramin intu danum keruh” untuk tidak meniru teladan buruk dari ekosistem kriminal ini.
GDAN memformulasikan manuver sosiokultural dengan membangkitkan kembali wibawa Perjanjian Tumbang Anoi 1894. Hukum Adat Dayak yang memuat sanksi denda dan pengusiran permanen dihidupkan sebagai pedang eksklusi sosial bagi para bandar perusak Tanah Dayak. Solidaritas ini mencerminkan kearifan “Babehat sama metue, mahian sama mimbing” di mana suka dan duka perlawanan dipikul bersama. Visi Indonesia Emas 2045 mensyaratkan pemuda Dayak tampil sebagai pemimpin, dan persiapan itu harus dilakukan sejak dini sesuai petuah “Mekei metuh andau mandang”. Sebagai manifestasi pamungkas, pada 1 Juni 2026, GDAN bersama elemen negara (Polda Kalteng dan BNNP) mengukir sejarah dengan mendirikan Posko Terpadu Antinarkoba tepat di sebelah pasar narkoba Puntun. Bukan sekadar simbolisme Hari Lahir Pancasila, ini adalah instrumen blokade ekonomi untuk membunuh demand secara mutlak. Pertarungan di Puntun membuktikan bahwa ketika hukum positif menemui kebuntuan, kearifan lokal dan kekuatan masyarakat adat Dayak mampu tampil sebagai benteng terakhir penjaga kemanusiaan.Tabengan.co.id
