PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang mengemukakan, Polri yang Presisi mesti dilandasi pada semangat dasar Pancasila, sehingga nilai responsif dan humanis dapat dirasakan serta menghasilkan kepercayaan publik.
“Dalam konteks Kalteng, saya harap setiap insan kepolisian juga memahami kearifan lokal dan falsafah Huma Betang, dan melalui pendidikan Polri semua nilai ini dapat diintegrasikan,” kata Teras dalam Focus Grup Discussion bertajuk: Membangun Polri yang Responsif, Humanis, dan Dipercaya: Menerjemahkan Semangat Presisi dalam Pendidikan Anggota POLRI, pada Jumat (5/6/2026).
Diskusi secara daring ini digelar setelah mantan Gubernur Kalteng dua periode tersebut menjadi co-promotor dalam ujian terbuka atau promosi Doktor Alimudin Baso di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.
“Saya menekankan dalam diskusi, bahwa kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama keberhasilan kepolisian. Dalam era demokrasi dan transformasi digital, Polri dituntut tidak hanya profesional dalam penegakan hukum, tetapi juga mampu memahami masyarakat yang dilayaninya,” katanya.
Bagi Kalteng, imbuh Teras, upaya membangun Polri yang humanis tidak hanya bertumpu pada regulasi nasional, tetapi juga dapat diperkuat melalui kearifan lokal Huma Betang, yang mengajarkan hidup bersama dalam keberagaman, saling menghormati, dan mengutamakan musyawarah.
Pemisahan Polri dari ABRI melalui TAP MPR No VI dan VII Tahun 2000 menjadi titik balik reformasi kepolisian Indonesia. Sejak saat itu, Polri diarahkan menjadi institusi sipil yang profesional, demokratis, dan berorientasi pelayanan publik.
Dijelaskan Teras, perubahan tersebut menandai pergeseran paradigma dari pendekatan keamanan negara menuju keamanan masyarakat (community policing), di mana kepercayaan publik menjadi sumber legitimasi utama institusi kepolisian.
Transformasi Polri saat ini berlandaskan konsep Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan). Implementasinya sangat bergantung pada kualitas SDM yang dibentuk melalui sistem pendidikan kepolisian.
Menurutnya, reformasi Polri akan berkelanjutan apabila dimulai dari pendidikan. Kurikulum kepolisian perlu mengintegrasikan kompetensi profesional, teknologi digital, nilai-nilai HAM, serta kearifan lokal yang hidup di masyarakat.
Untuk itu, Teras menyampaikan beberapa rekomendasi untuk mencapai tujuan reformasi Polri yang selaras dengan semangat Presisi, antara lain dengan mengintegrasikan nilai Huma Betang dalam pendidikan karakter Sekolah Polisi Nasional atau SPN Kalteng.
Kedua, dengan memperkuat pembelajaran HAM, etika profesi, dan anti-korupsi. Ketiga, meningkatkan literasi AI dan keamanan siber. Keempat, mengembangkan pembelajaran berbasis masyarakat dan kearifan lokal. Serta kelima, menjadikan integritas dan empati sebagai kompetensi utama lulusan.
“Ini beberapa rekomendasi yang juga saya kira menjadi harapan setiap masyarakat. Agar polisi sungguh menjadi teladan dalam penegakan hukum serta penghormatan kearifan lokal. Bersama mari kita dukung agar melalui SPN, akan lahir generasi baru polisi yang lebih baik, maju, dan menjadi pengayom penuh keteladanan,” pungkas Bapak Pembangunan Kalteng. hil/red
