SAMPIT/TABENGAN.CO.ID-Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Kejaksaan, dan Bulog melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan LPG 3 kilogram dan distributor Minyakita, Kamis (11/6). Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok dan menekan laju inflasi yang saat ini mencapai 4,18 persen.
Wakil Bupati Kotim Irawati yang memimpin langsung sidak tersebut mengatakan, hasil pengecekan di dua pangkalan LPG menunjukkan harga jual masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp22 ribu per tabung.
“Di pangkalan tidak ada masalah. Harga masih sesuai HET. Namun yang menjadi perhatian adalah penjualan di tingkat pengecer yang belum memiliki regulasi jelas terkait batas harga jual,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang terjadinya kenaikan harga di tingkat eceran yang pada akhirnya membebani masyarakat dan menurunkan daya beli. Penurunan daya beli inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu inflasi daerah.
Selain memantau LPG, rombongan juga melakukan pengecekan ke produsen Minyakita terbesar di Kotim, yakni PT Sukajadi Sawit Mekar. Dari hasil pemantauan, stok minyak goreng bersubsidi tersebut dinyatakan aman.
Meski demikian, Irawati menilai persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan barang, melainkan pada pola distribusi yang menyebabkan harga di pasaran menjadi tinggi.
“Bukan langka, tetapi harganya yang tinggi. Ini yang harus dibenahi. Jangan sampai distribusi terlalu panjang dan banyak tempat singgahnya. Kalau dari produsen langsung ke Bulog dan diteruskan ke mitra, tentu lebih efektif,” katanya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil dialog dengan para mitra Bulog, terjadi pengurangan jumlah pasokan Minyakita yang diterima pedagang. Jika sebelumnya satu kali distribusi memperoleh sekitar 50 dus, kini jumlahnya berkurang sehingga memengaruhi ketersediaan barang di pasar.
Kondisi tersebut, lanjutnya, memicu kenaikan harga di tingkat pedagang dan berdampak pada kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok.
Saat ini, inflasi Kotim tercatat sebesar 4,18 persen dan berada di peringkat 20 secara nasional. Sementara itu, Kalimantan Tengah menjadi salah satu Provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Pemkab Kotim akan menggelar rapat bersama instansi terkait guna mengevaluasi sistem distribusi LPG dan Minyakita serta mencari solusi pengendalian harga.
Irawati juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk camat, lurah, hingga warga, untuk ikut mengawasi distribusi barang kebutuhan pokok dan melaporkan apabila ditemukan praktik penimbunan atau penyimpangan distribusi.
“Kalau barang tersedia dan harga terjangkau, daya beli masyarakat akan meningkat dan inflasi bisa ditekan. Karena itu pengawasan harus dilakukan bersama-sama,” tegasnya.
Sementara itu, Manajer PT Sukajadi Sawit Mekar, Hendro, menjelaskan bahwa seluruh distribusi Minyakita saat ini ditangani melalui Bulog. Namun, produksi perusahaan mengalami penurunan cukup signifikan.
“Untuk bulan Juni ini produksi kami turun hampir 50 persen dibanding sebelumnya. Minyakita ini bagian dari kewajiban Domestic Market Obligation (DMO), sehingga distribusinya mengikuti kuota yang telah ditetapkan,” jelas Hendro.
Meski produksi menurun, pihak perusahaan memastikan pasokan yang dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat tetap disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku. may/jsi-red
