+Yakin Sudah Bermanfaat Nyata bagi Masyarakat
+ Gubernur Agustiar: Pelaksanaan MBG Harus Dievaluasi Tetap Optimal bagi Masyarakat
PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Koalisi Masyarakat Peduli Gizi Anak Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar aksi damai di Kota Palangka Raya, Selasa (30/6/2026), sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi tersebut diikuti relawan dapur, mitra pelaksana, dan masyarakat yang mengaku merasakan manfaat langsung dari program strategis nasional yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto.
Koordinator Lapangan Koalisi Masyarakat Peduli Gizi Anak Kalteng, Tirta Yoga Panuntun mengatakan, aksi damai tersebut lahir dari aspirasi para relawan dapur yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan MBG.
“Pada pagi hari ini kami melaksanakan aksi damai untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis agar tetap dilanjutkan. Aksi ini berasal dari suara-suara relawan dapur yang secara langsung merasakan dampak dan manfaat dari adanya program nasional Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.
Menurut Yoga, pro dan kontra terhadap sebuah kebijakan publik merupakan hal yang wajar. Namun, ia menilai Program MBG telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sehingga perlu terus dilanjutkan dengan berbagai perbaikan.
“Setiap program pasti ada pro dan kontra. Namun bagi kami yang merasakan dampak langsungnya, program ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Program ini memberikan manfaat nyata bagi anak-anak, keluarga, terutama orang tua tunggal, karena membantu memenuhi kebutuhan pendidikan dan gizi anak,” katanya.
Selain meningkatkan pemenuhan gizi anak, Yoga menilai MBG juga memberikan dampak ekonomi yang luas. Menurutnya, keberadaan program tersebut turut menggerakkan aktivitas pedagang, petani, nelayan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi bagian dari rantai pasok bahan pangan.
“Pedagang merasakan manfaatnya, petani merasakan manfaatnya, pelaku UMKM merasakan manfaatnya, nelayan juga merasakan manfaatnya. Jadi program ini bukan hanya soal makan bergizi untuk anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat secara langsung,” ungkapnya.
Meski mendukung keberlanjutan program, Yoga menegaskan pelaksanaan MBG tetap membutuhkan evaluasi menyeluruh agar berbagai persoalan di lapangan tidak kembali terjadi.
“Evaluasi harus dilakukan karena MBG bukan program yang sempurna. Program ini masih relatif baru sehingga berbagai persoalan harus menjadi bahan pembenahan agar tidak terulang kembali,” ujarnya.
Ia menilai salah satu aspek yang perlu diperbaiki adalah koordinasi antara pemerintah dengan mitra pelaksana di lapangan. Selama ini, menurutnya, perubahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang cukup sering terjadi membuat relawan maupun pengelola dapur mengalami kebingungan.
“Kami berharap mitra dan relawan dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Jangan sampai keputusan dibuat hanya di tingkat atas tanpa mendengar masukan dari pelaksana di lapangan. Komunikasi yang baik akan mengurangi miskomunikasi, salah tafsir, hingga persoalan dalam pelaksanaan program,” tegasnya.
Dalam aksi damai tersebut, Koalisi Masyarakat Peduli Gizi Anak Kalteng menyampaikan delapan poin aspirasi, yakni mendukung keberlanjutan Program MBG, mendorong pembentukan payung hukum melalui undang-undang, mendukung pembenahan Badan Gizi Nasional (BGN), memperkuat pelaksanaan amanat UUD 1945 terkait kesejahteraan rakyat, mendukung petani, nelayan, dan UMKM, meminta BGN melibatkan mitra dalam pengambilan keputusan, mendukung program strategis nasional lainnya, serta meminta pemerintah menindak tegas pihak yang dinilai merugikan kepentingan bangsa.
Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran, yang hadir menemui peserta aksi. Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Kalteng merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat sehingga setiap aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian dan diteruskan kepada pemerintah pusat.
“Dengan kehadiran bapak dan ibu sekalian hari ini, kami mengapresiasi aspirasi yang disampaikan. Selama hal itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentu akan kami atensi,” katanya.
Agustiar menegaskan Program MBG merupakan program nasional yang wajib didukung pemerintah daerah.
“Kami adalah perpanjangan tangan Presiden di daerah. Program pemerintah pusat adalah program yang juga harus kami dukung dan jalankan di daerah. Itu merupakan bagian dari tugas kami sebagai representasi pemerintah pusat di daerah,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai evaluasi terhadap pelaksanaan MBG tetap diperlukan agar manfaat program semakin optimal.
“Kami sepakat program ini harus terus berjalan, tetapi kami juga sepakat bahwa program ini perlu dievaluasi. Yang kurang harus diperbaiki, yang belum tepat harus dievaluasi sehingga manfaatnya semakin besar bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Agustiar, tantangan dalam pelaksanaan program makan bergizi juga dihadapi berbagai negara yang memiliki kebijakan serupa sehingga perbaikan secara berkelanjutan menjadi hal yang penting.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan MBG agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi.
“Kalau ada pihak-pihak yang justru merusak atau menggerogoti Program Makan Bergizi Gratis ini, tentu harus kita tindak tegas. Program ini harus dijaga bersama karena tujuan utamanya adalah untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Menanggapi usulan pembentukan undang-undang sebagai payung hukum MBG, Agustiar menilai gagasan tersebut layak menjadi bahan kajian pemerintah pusat.
“Kalau memang diperlukan penguatan melalui undang-undang, tentu itu perlu dikaji lebih lanjut. Program sebesar ini memang memerlukan dasar hukum yang kuat agar memiliki kepastian dan keberlanjutan,” ujarnya.
Ia berharap Program MBG dapat terus berjalan karena manfaatnya dirasakan langsung oleh anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
“Kita harus menjaga program ini karena yang menerima manfaat adalah anak-anak kita. Jangan sampai kita melihat program ini hanya dari sudut pandang kelompok tertentu atau kepentingan sesaat. Yang harus kita pikirkan adalah masa depan generasi bangsa,” pungkasnya.ldw/ded-red
