+Setop Pemadaman Listrik Berkepanjangan di Kalteng
+Disayangkan yang Merasakan Pemadaman Listrik Ratusan Ribu Orang tetapi Demo Sedikit Saja
PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID– Aliansi Gerakan Palangka Raya Gelap (GPG) Kalimantan Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Palangka Raya, Selasa (28/7/2026). Mereka menuntut pelayanan kelistrikan yang lebih andal, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat Kota Palangka Raya.
Puluhan massa pendemo protes terhadap pemadaman listrik bergilir yang dinilai masih terus berlangsung dan berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam aksi tersebut, mereka membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan agar PLN segera memberikan kepastian terkait kondisi sistem kelistrikan di Kota Palangka Raya. Selain itu, para peserta aksi secara bergantian menyampaikan orasi yang menyoroti lamanya pemadaman listrik yang dinilai merugikan masyarakat.
Koordinator aksi, Joseph, menegaskan bahwa aksi tersebut dilakukan untuk memperjuangkan hak masyarakat yang terdampak akibat pemadaman listrik bergilir.
“Kami datang untuk menuntut hak-hak masyarakat yang selama ini dirugikan akibat kebijakan pemadaman listrik yang kami nilai dilakukan secara semena-mena,” ujarnya.
Ia juga meminta jajaran pimpinan PLN, khususnya General Manager, agar bersedia menemui massa dan memberikan penjelasan secara langsung mengenai penyebab serta solusi atas persoalan kelistrikan yang hingga kini masih terjadi.
“Kami berharap General Manager PLN di Palangka Raya dapat menemui kami dan menjelaskan kondisi yang sebenarnya,” tambah Joseph.
“Listrik padam, rakyat dirugikan. Listrik adalah hak masyarakat. Pelayanan buruk membuat rakyat menjerit,” seru orator lainnya di hadapan massa aksi.
Massa menilai PLN tidak memberikan kepastian terkait jadwal pemadaman maupun informasi gangguan jaringan. Mereka mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan di Palangka Raya agar pemadaman berkepanjangan tidak terus berulang.
Selain menolak pemadaman yang dianggap dilakukan tanpa kepastian yang jelas, massa juga meminta transparansi informasi gangguan dan pemeliharaan jaringan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam aksi tersebut, perwakilan peternak ayam broiler, Satrio, menyampaikan bahwa sektor peternakan menjadi salah satu yang paling terdampak akibat pemadaman listrik bergilir.
Menurutnya, peternak modern dengan sistem close house sangat bergantung pada listrik untuk mengoperasikan blower dan sistem sirkulasi udara di kandang.
“Listrik itu nyawa bagi ayam. Ketika listrik padam, suplai oksigen dan udara di kandang terganggu. Akibatnya ayam mati,” ujarnya.
Satrio menjelaskan, para peternak memang memiliki genset. Namun, genset hanya berfungsi sebagai cadangan dan tidak dirancang untuk menggantikan pasokan listrik PLN dalam waktu lama.
Ia menambahkan, ketidakjelasan jadwal pemadaman membuat para peternak kesulitan mengatur operasional, termasuk penyediaan bahan bakar genset yang juga terbatas.
“Kalau terus mengandalkan genset, biaya operasional kami membengkak. Ujung-ujungnya harga produksi naik dan masyarakat juga yang terdampak,” katanya.
Satrio mengaku pada pemadaman terbaru sekitar 400 ekor ayam miliknya mati, sementara pada periode sebelumnya kerugian mencapai ribuan ekor ayam.
“Kerugian kami sudah ratusan juta rupiah. Kami tetap membayar listrik tepat waktu, membeli token di muka, tetapi hak kami sebagai konsumen tidak kami rasakan,” tegasnya.
Beberapa peserta aksi bahkan mengancam akan membawa ayam mati ke kantor PLN apabila tidak ada solusi konkret dari pihak perusahaan.
Sementara itu, perwakilan aksi, Fiteli Waruwu, mengatakan pemadaman listrik bergilir tidak hanya terjadi di Palangka Raya, tetapi juga berdampak di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Ia menyebut massa menginginkan solusi konkret dari manajemen PLN, khususnya dari General Manager wilayah.
“Hari ini kami datang untuk aksi damai, tetapi GM (General Manager) tidak hadir menerima kami. Kami akan kembali besok (Rabu) pukul 10.00 WIB bersama masyarakat yang lebih banyak,” ujarnya.
Menurut Fiteli, tuntutan massa tidak hanya meminta perbaikan layanan, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap pimpinan PLN dan pemberian ganti rugi kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat pemadaman.
Massa juga melakukan penutupan sementara akses aktivitas di kantor PLN sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan. Fiteli menegaskan tindakan tersebut bukan penyegelan secara hukum, melainkan simbol mosi tidak percaya terhadap PLN.
“Kami meminta spanduk dan tulisan protes ini tidak dicopot sampai kami kembali melakukan aksi besok,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya telah menyampaikan pemberitahuan aksi kepada Polresta Palangka Raya sehari sebelumnya dan akan kembali mengirimkan surat pemberitahuan untuk aksi lanjutan.
Massa menolak opsi penyampaian aspirasi melalui sambungan video dan menegaskan ingin bertemu langsung dengan pimpinan PLN.
“Video call tidak mau. Harus berhadapan langsung dengan masyarakat,” tegas Fiteli.
Hingga aksi berlangsung, massa tetap bertahan di depan Kantor PLN UP3 Palangka Raya sambil menunggu tanggapan resmi dari pihak PLN terkait tuntutan yang disampaikan. Aksi tersebut menjadi bentuk desakan masyarakat agar PLN segera menghadirkan solusi konkret atas persoalan pemadaman listrik yang dinilai telah mengganggu aktivitas ekonomi maupun kehidupan sehari-hari warga.
Sementara itu beberapa warga yagn hadir nyeletuk kepada wartawan, kemana ratusan ribu warga Palangka Raya yang merasakan pemadaman listrik? sedangkan yang demo hanya puluhan orang saja, banyak polisinya dari pada pendemo.rmp/mak/rca/fwa-red
