PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID– Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah (DPD RI Dapil Kalteng) Agustin Teras Narang mengapresiasi seluruh tim dan relawan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalteng.
“Semoga dengan dukungan besar dan terkoordinasi dari pemerintah pusat dan daerah, seluruh kerja yang ada bisa dimaksimalkan bagi kepentingan kita bersama,” kata Teras Narang dalam rilisnya, Senin (3/8/2026).
Seperti diketahui, belakangan ini Kalteng kembali menghadapi situasi yang tak mudah. Karhutla di Kalteng menurut catatan Kompas.ID hingga akhir Juli lalu telah mencapai 3.068 hektare. Kira-kira luasnya mendekati luasan Kota Yogyakarta yang sekitar 3.250 hektar.
Bisa dibayangkan bagaimana lahan seluas ini bisa mengalami kebakaran sekian lama. Juga bagaimana dampaknya bagi perekonomian serta kesehatan masyarakat hingga pemerintah daerah yang kondisi keuangannya juga mengalami situasi fiskal yang tak mudah.
”Saya mengapresiasi dukungan pemerintah pusat yang akhirnya turun dan melakukan peninjauan langsung. Menko Polkam Djamari Chaniago didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto turun langsung ke Kalteng. Pemerintah pusat juga disebut turut mendukung penanganan di lapangan, melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), dukungan tambahan armada udara, hingga logistik dan peralatan,” kata Teras.
Ia berharap dalam menghadapi Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga akhir Oktober mendatang, semua elemen pemerintah daerah solid, lebih antisipatif dan preventif, serta melibatkan elemen masyarakat luas termasuk akademisi dalam melahirkan masukan-masukan inovatif. Kita mesti berusaha menjaga terus tanah Kalteng tercinta dari ancaman Karhutla yang terus terjadi karena karakteristik wilayah kita yang sangat luas melebihi Pulau Jawa dan kaya lahan gambut.
Teras juga mengharapkan pemerintah pusat lebih memberi atensi pada Kalteng, terutama pencegahan dari hulu. Masalah dari hulu termasuk soal alih fungsi lahan sungguh memperhatikan keseimbangan kepentingan eksploitasi ekonomi dengan keseimbangan ekologi. Dua elemen pembangunan yang berkelanjutan ini perlu dijaga dengan memastikan investasi yang masuk ke Kalteng, memahami prinsip-prinsip perlindungan lahan dan masyarakat dari bencana Karhutla.
Walhi sendiri menyebut bahwa titik hotspot Karhutla di Kalimantan secara umum, sekitar 70 persen ada di konsensi perusahaan. Artinya, butuh kerja ekstra dan pengawasan yang lebih integral untuk memastikan bahwa sepanjang masa kemarau, agar aktivitas pemegang konsesi sungguh diawasi agar tidak memicu kebakaran.
Pada isu hilir untuk masyarakat umum, khususnya para peladang tradisional, agar disiapkan skema pengendalian aktivitasnya, sebagaimana pernah kami lakukan lewat pengaturan hingga tingkat desa. Sehingga pada regulasi kita melakukan edukasi, antisipasi, hingga pemberian sanksi untuk mencegah karhutla terus terjadi.
Menurut Teras, Kalteng saat ini menghadapi banyak tantangan. Karhutla menyala panjang, sementara pemadaman bergilir juga turut menekan. Pemerintah daerah sendiri dalam kondisi fiskal yang tertekan, perlu lebih kolaboratif dalam mengelola keuangan serta program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga penanganan kebencanaan. Untuk itu semua harus mengambil posisi dan porsi kerja bersama untuk rakyat. Selaras dengan semangat huma betang, kita saling menjaga kepentingan daerah dan rumah kita tercinta.
”Apresiasi dan doa kita untuk seluruh tim dan relawan penanganan karhutla di Kalteng. Semoga dengan dukungan besar dan terkoordinasi dari pemerintah pusat dan daerah, seluruh kerja yang ada bisa dimaksimalkan bagi kepentingan kita bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” pungkasnya. red
