SAMPIT/tabengan.co.id – Pemekaran wilayah dinilai menjadi solusi percepatan pembangunan kawasan utara Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), yang saat ini infrastrukturnya masih terbatas.
“Ketimpangan pembangunan yang terjadi selama ini karena anggaran terbatas. Membutuhkan waktu lama untuk pemerataan. Makanya kami di DPRD mendukung pembentukan kabupaten baru di kawasan Utara sebagai solusi,” kata Ketua DPRD Kotim, Jhon Krisli di Sampit, Selasa.
Kawasan utara di Kotim meliputi Kecamatan Parenggean, Telaga Antang, Bukit Santuai, Mentaya Hulu, Tualan Hulu dan Antang Kalang. Terbatasnya infrastruktur di kawasan itu berdampak pada terbatasnya pula kegiatan ekonomi masyarakat.
Membutuhkan biaya besar membangun kawasan utara karena geografisnya yang cukup rumit terdiri bukit-bukit. Saat ini masih banyak desa yang hanya bisa dijangkau dengan melewati sungai berarus deras dan riam ganas.
Untuk menjangkau kecamatan-kecamatan di kawasan utara, membutuhkan waktu tempuh antara tiga hingga lima jam perjalanan darat dari Sampit Ibu Kota Kotim. Jika musim hujan, waktu tempuh bisa lebih lama karena banyak jalan tanah yang rusak dan menjadi kubangan lumpur.
Beberapa tahun terakhir, masyarakat di kawasan itu memperjuangkan pembentukan kabupaten baru yang diusulkan bernama Kotawaringin utara.
Bupati H Supian Hadi dan DPRD Kotim juga terus memberi dukungan usulan pemekaran yang saat ini masih dibahas pemerintah pusat. Jika Kotawaringin Utara terbentuk, pembangunan di kawasan utara diyakini akan lebih cepat.
Apalagi dengan potensi sumber daya alamnya yakni pertambangan, perkebunan dan kehutanan, kawasan ini diprediksi akan sangat maju dengan mengelola semua sumber daya yang ada.
“Saat ini, jujur saja sering terjadi perdebatan terkait rencana pembangunan di daerah pemilihan 5 itu (kawasan utara) karena membutuhkan biaya besar. Anggaran kita terbatas. APBD 2018 ini hanya sekitar Rp1,6 triliun dan 48 persennya untuk gaji pegawai. Kalau menjadi kabupaten sendiri, tentu kucuran dana lebih besar dan ada kewenangan untuk mengelola potensi daerah di sana,” kata Jhon Krisli.
Sementara itu, untuk mengatasi terbatasnya anggaran, pembangunan di Kotim dilakukan dengan skala prioritas. Meski dilakukan bertahap, pembangunan di kawasan pelosok, termasuk di kawasan Utara mengalami peningkatan yang signifikan dan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat. ant