PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah disiapkan secara berjenjang, mulai dari kebutuhan jangka pendek, jangka menengah hingga jangka panjang.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan karhutla, terutama dalam menghadapi potensi peningkatan kebakaran pada musim kemarau.
Menurutnya, dukungan anggaran tersebut juga diperkuat melalui Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan untuk mendukung berbagai kebutuhan penanganan karhutla di wilayah Kalteng.
“Untuk anggaran BTT untuk karhutla itu ada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Sudah dianggarkan melalui DBH, dari kisaran anggaran untuk karhutla miliaran rupiah,” kata Agustiar, di Palangka Raya, Senin (10/8/2026).
Ia menegaskan, kesiapan anggaran menjadi bagian penting dalam memastikan pemerintah dapat bergerak cepat ketika terjadi kebakaran di lapangan. Dengan dukungan anggaran yang tersedia, kebutuhan operasional, pencegahan hingga penanganan karhutla diharapkan dapat dilakukan secara lebih optimal.
Agustiar menjelaskan, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan langkah pemadaman ketika api sudah muncul. Pemerintah perlu memperkuat upaya pencegahan dan kesiapsiagaan sejak dini agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
“Jangka pendek kita siapkan untuk penanganan langsung. Jangka menengah dan jangka panjang juga harus kita pikirkan, sehingga penanganan karhutla tidak hanya ketika api sudah terjadi, tetapi bagaimana kita mencegah agar tidak terjadi,” ujarnya.
Gubernur juga meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalteng meningkatkan kesiapsiagaan serta tidak ragu mengambil langkah cepat apabila kondisi di wilayah masing-masing mulai menunjukkan peningkatan ancaman karhutla.
Menurut Agustiar, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, BPBD, dunia usaha dan masyarakat sangat diperlukan. Kesiapan personel, peralatan, sumber air serta dukungan pembiayaan harus berjalan secara bersamaan.
“Yang paling penting adalah kesiapan kita. Jangan sampai ketika terjadi kebakaran baru kita mencari anggaran, mencari peralatan dan mencari personel. Semuanya harus sudah dipersiapkan,” tegasnya.
Pemprov Kalteng sendiri telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla Tahun 2026 sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026. Dalam kondisi tersebut, penguatan sistem komando dan koordinasi menjadi bagian penting dalam mempercepat respons terhadap ancaman karhutla.
Agustiar menambahkan, penggunaan anggaran untuk penanganan karhutla harus dilakukan secara tepat sasaran, efektif dan akuntabel. Anggaran yang tersedia diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan sekaligus mempercepat respons apabila terjadi kebakaran.
“Anggaran ini kita siapkan untuk kepentingan masyarakat dan untuk menjaga Kalteng agar tetap aman dari karhutla dan kabut asap. Karena itu, penggunaannya harus tepat dan benar-benar mendukung penanganan di lapangan,” pungkasnya.
Dengan kesiapan anggaran yang dilakukan secara berjenjang tersebut, Pemprov Kalteng berharap penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat, terukur dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat komitmen daerah dalam mewujudkan Kalteng bebas kabut asap. ldw/ded-red
