PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID— Anggota Komisi I sekaligus Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohannes Freddy Ering, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mengamankan ketersediaan anggaran penanggulangan bencana dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
Desakan tersebut disampaikan menyusul semakin meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut juga mulai berdampak terhadap kualitas udara, jarak pandang, kesehatan masyarakat, hingga mobilitas dan transportasi.
Freddy Ering mengatakan, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diterimanya, terdapat 1.487 titik api di wilayah Kalimantan, dengan 767 titik di antaranya berada di Kalimantan Tengah.
“Ini tentu sangat berbahaya dan perlu upaya-upaya serius, serta mitigasi bencana yang terencana, sistematis dan terpadu,” ujar Freddy Ering, Minggu (23/8/2026).
Menurutnya, penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan respons ketika bencana sudah terjadi. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan anggaran, sarana dan prasarana, serta dukungan lintas sektor agar penanggulangan dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
Freddy menilai dukungan pemerintah pusat tetap sangat diperlukan, terutama dalam hal penyediaan sarana maupun pembiayaan. Namun, sebagai salah satu daerah dengan persoalan karhutla yang cukup serius, Pemprov Kalteng juga harus memiliki komitmen kuat dalam mengantisipasi dan menangani bencana tersebut.
“Dukungan pemerintah pusat tentunya sangat diperlukan, baik sarana maupun biaya. Namun Provinsi Kalteng sebagai penyumbang karhutla terbesar harus serius mengantisipasi bencana ini,” tegasnya.
Karena itu, dalam proses pembahasan APBD Perubahan 2026 yang tengah berlangsung, Freddy meminta perhatian khusus diberikan terhadap pos belanja tidak terduga maupun anggaran pada perangkat daerah atau SKPD yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan langsung dengan penanggulangan bencana.
“Dalam pembahasan KUPA-PPAS 2026, diminta agar sedapat mungkin besarannya tidak jauh dari pagu anggaran murni 2026, yaitu sebesar Rp70 miliar. Dengan demikian, persoalan sarana dan anggaran tidak menjadi kendala dalam rangka penanggulangan bencana,” pungkasnya. Jef
