PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Anggota Komisi IV DPRD Kalteng Asdy Narang menyambut positif kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengerahkan lebih dari 2.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai relawan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kendati demikian, kata Asdy, kebijakan tersebut perlu disertai perencanaan yang matang, terutama terkait kemampuan teknis dan kondisi kesehatan personel sebelum diterjunkan ke lapangan.
Asdy mengingatkan, sebagian besar ASN yang dilibatkan merupakan pegawai yang dalam kesehariannya bekerja di lingkungan perkantoran dan tidak secara khusus memiliki tugas sebagai petugas pemadam kebakaran.
“ASN ini kan ASN yang biasa berada di kantor, bukan yang memang secara spesifik tugasnya untuk memadamkan api. Kekurangannya, mereka tidak dibekali pelatihan dan tidak ada sosialisasi,” kata Asdy, Senin (1/9/2026).
Menurut dia, tanpa pembekalan yang memadai, para ASN dikhawatirkan belum memiliki keterampilan yang cukup untuk menghadapi kondisi di lapangan. Karena itu, pelibatan ribuan ASN sebaiknya dilakukan secara bertahap, bukan langsung dalam jumlah besar.
“Tidak langsung 2.000, tidak langsung beribu. Tapi perlahan. Misalnya 100 orang dibekali pelatihan sederhana. Setelah selesai pelatihan satu sampai dua hari, baru diterjunkan ke lapangan,” ujarnya.
Asdy menyarankan agar ASN yang telah mendapatkan pelatihan ditempatkan pada lokasi yang tingkat risikonya relatif terkendali. Mereka, kata dia, tidak perlu langsung diturunkan ke wilayah dengan kondisi karhutla yang sangat parah.
“Titik-titiknya jangan yang seperti di Tumbang Nusa atau lahan yang terbakar luar biasa. Tapi lebih membantu relawan yang memang sudah punya skill dan sudah biasa menangani kebakaran,” jelasnya.
Legislator NasDem menilai, pola tersebut akan membuat keterlibatan ASN lebih efektif sekaligus mengurangi risiko keselamatan. ASN yang baru mendapatkan pelatihan dapat membantu pekerjaan pendukung di lapangan, sementara penanganan api dengan tingkat kesulitan tinggi tetap dilakukan oleh personel yang memiliki pengalaman dan keterampilan khusus.
Selain pelatihan, Asdy menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi setiap ASN yang akan dilibatkan dalam penanganan karhutla.
“Pemeriksaan kesehatan itu penting. Setiap yang ikut harus diperiksa dulu. Jangan sampai ada yang memiliki riwayat penyakit jantung, asma, atau penyakit bawaan lainnya, kemudian tiba-tiba mengalami serangan saat di lapangan,” katanya.
Dijelaskannya, kondisi tersebut bukan hanya membahayakan ASN yang bersangkutan, tetapi juga dapat menambah persoalan bagi tim yang sedang menjalankan tugas di lapangan.
Asdy pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah melibatkan ASN dalam upaya penanganan karhutla. Namun, ia meminta agar kebijakan tersebut tidak sekadar mengejar jumlah personel, melainkan benar-benar memperhatikan kesiapan sumber daya manusia dan keselamatan petugas.
“Dengan langkah pemerintah ini, saya setuju. Tapi minta perencanaan yang matang. Misalnya diberi pelatihan dulu satu sampai dua hari, baru kemudian diterjunkan ke lapangan,” pungkasnya. jef/ded-red
