PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah (DPRD Kalteng) Asdy Narang ingatkan pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Kalteng membuka secara transparan realisasi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah dianggarkan sekitar Rp70 miliar.
Desakan tersebut disampaikan Asdy menyusul kondisi karhutla dan kabut asap di Kalteng yang dinilai semakin meluas. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui secara jelas apakah anggaran yang telah disiapkan pemerintah sudah dicairkan dan digunakan untuk penanganan di lapangan.
“Dengan keadaan di Kalteng yang semakin parah kebakaran hutannya, pemerintah daerah juga harus memberikan transparansi soal anggaran, apakah sudah turun atau tidak,” tegas Asdy, Minggu (30/8/2026).
Ia menilai keterbukaan mengenai penggunaan anggaran penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana keseriusan pemerintah dalam menangani bencana karhutla. Terlebih, penanganan di lapangan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai karena cakupan kebakaran semakin luas.
Asdy juga menyoroti kondisi para petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) yang berada di garis depan dalam penanganan karhutla. Ia meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap keselamatan dan kesehatan para petugas yang bekerja di tengah kondisi berisiko.
“Kita dengar juga bahwa ada yang meninggal dan ada yang sakit dari petugas-petugas Damkar. Nah, itu juga pemerintah daerah atau pemerintah provinsi harus menindaklanjuti,” ujarnya.
Menurut Asdy, para petugas Damkar merupakan pihak yang langsung berhadapan dengan api dan asap dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, perlindungan terhadap mereka tidak boleh diabaikan.
“Mereka yang di depan. Nah, ini harus kita perhatikan. Pemerintah daerah harus cepat menangani ini,” katanya.
Di sisi lain, Asdy mengingatkan bahwa anggaran daerah berpotensi tidak mencukupi apabila karhutla terus meluas. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan dukungan anggaran dari pemerintah pusat benar-benar terealisasi dan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat penanganan di lapangan.
Asdy kembali menegaskan agar pemerintah menyampaikan secara terbuka realisasi anggaran sekitar Rp70 miliar tersebut. Menurutnya, transparansi diperlukan bukan hanya untuk DPRD, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Anggaran ini harus transparan, biar masyarakat semua tahu benar atau tidak Rp70 miliar ini, atau kurang lebih segitu, sudah turun atau tidak, atau kurang. Biar masyarakat tahu,” pungkasnya. jef/ded-red
