PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Penurunan jumlah titik panas belum menjadi alasan untuk mengendurkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Di tengah tren hotspot yang mulai mereda, Kalteng justru masih menempati posisi kedua dengan kejadian karhutla tertinggi dari enam provinsi yang menjadi fokus penanganan pemerintah pusat.
Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini mengatakan, kondisi tersebut menjadi sinyal persoalan karhutla di Kalteng belum sepenuhnya teratasi. Pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait dinilai masih perlu memperkuat langkah pencegahan maupun penanganan di lapangan.
Menurutnya, angka titik panas memang menunjukkan perkembangan positif. Namun, penurunan hotspot tidak serta-merta menggambarkan bahwa ancaman karhutla telah berakhir.
Hal itu disampaikan Zaini usai mengikuti rapat koordinasi pemerintah bersama pemegang hak guna usaha dan pemanfaatan usaha di hutan, yang turut melibatkan Menteri Kehutanan serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (7/9/2026) lalu.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan bahwa jumlah hotspot di Kalteng mengalami penurunan dari 316 titik menjadi 263 titik. Meski demikian, Kalteng masih berada di urutan kedua dalam tingkat kejadian karhutla dibandingkan enam provinsi yang menjadi fokus pemerintah pusat.
“Hotspot di Kalteng menurut paparan Pak Menteri tadi sudah bisa turun, dari 316 menjadi 263 hotspot. Tapi ini urutan kedua kita di antara enam provinsi, masih tinggi,” kata Zaini.
Zaini menjelaskan, angka kejadian kebakaran secara keseluruhan tidak dipaparkan secara rinci dalam rapat tersebut. Penurunan hotspot menjadi salah satu indikator yang menunjukkan adanya perkembangan dalam kondisi karhutla di Kalteng.
“Memang kejadian kebakaran tadi tidak tersampaikan, tetapi indikator hotspotnya ini kelihatan menurun,” ujarnya.
Meski ada penurunan, lanjut Zaini pemerintah daerah tidak ingin lengah. Sebab, kondisi lahan yang rentan terbakar, ditambah potensi munculnya titik api baru, tetap membutuhkan pengawasan secara konsisten.
Pemantauan di wilayah rawan juga perlu diperkuat agar titik api yang muncul dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Zaini menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menghadapi karhutla. Tidak hanya pemerintah daerah dan aparat, keterlibatan pemegang izin usaha serta masyarakat juga menjadi bagian penting dalam memperkecil risiko kebakaran.
Dengan posisi Kalteng yang masih berada di peringkat kedua, upaya penanganan karhutla dinilai belum saatnya dikendurkan. Penurunan hotspot harus dijadikan momentum untuk memperkuat pencegahan, bukan menjadi alasan untuk menurunkan kewaspadaan.
“Kondisi tersebut membutuhkan sinergi antarpihak agar penanganan Karhutla di Kalteng dapat terus diperkuat,” pungkasnya. nws/fwa-red
