KUALA KAPUAS/TABENGAN.CO.ID – Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kabupaten Kapuas terus memperkuat koordinasi dan evaluasi dalam menghadapi kondisi kekeringan serta potensi karhutla di wilayah setempat.
Evaluasi dan perencanaan harian dilakukan melalui rapat yang melibatkan instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Posko Lapangan PDB Kekeringan dan Karhutla, para camat se-Kabupaten Kapuas, serta anggota Satuan Tugas (Satgas) Posko PDB Kekeringan dan Karhutla.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas sekaligus Komandan Harian Posko PDB Kekeringan dan Karhutla, Pangeran S Pandiangan, menyampaikan bahwa rapat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam penanganan kekeringan dan karhutla.
Rapat perencanaan harian dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin hingga Sabtu, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.
“Rapat ini menjadi sarana untuk mengevaluasi penanganan darurat sekaligus menyusun rencana kegiatan harian di wilayah Kabupaten Kapuas,” ujar Pangeran.
Dalam rapat, masing-masing instansi, posko lapangan dan kecamatan diminta menyiapkan data serta informasi terbaru mengenai perkembangan situasi di wilayah masing-masing.
Data tersebut mencakup kondisi kekeringan, kejadian karhutla, kegiatan pemantauan dan patroli, upaya pencegahan dan pemadaman, serta langkah penanganan yang telah dilakukan petugas di lapangan.
Menurutnya, koordinasi rutin penting dilakukan karena kondisi kekeringan dapat meningkatkan kerawanan terjadinya karhutla. Perkembangan situasi di lapangan juga harus terus dipantau agar setiap kejadian dapat segera ditindaklanjuti.
Melalui evaluasi harian tersebut, Posko PDB diharapkan memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi wilayah Kapuas, termasuk titik-titik rawan karhutla dan kebutuhan penanganan di lapangan.
Data dan informasi yang disampaikan dalam rapat selanjutnya menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam menentukan langkah dan pembagian tugas untuk kegiatan penanganan berikutnya.
Pangeran menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur. Upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi memerlukan sinergi seluruh instansi, pemerintah kecamatan dan desa, masyarakat, serta unsur terkait lainnya.
Dengan rapat evaluasi yang dilaksanakan secara rutin, koordinasi antara Posko Kabupaten dan Posko Lapangan diharapkan tetap berjalan efektif. Setiap perkembangan maupun kendala di lapangan dapat segera disampaikan untuk dicarikan langkah penanganannya.
Langkah tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam menghadapi dampak kekeringan sekaligus mencegah meluasnya karhutla selama kondisi cuaca kering berlangsung.hr/gie-red
