-
Spirit Kalteng

WALI KOTA PASTIKAN HONOR RELAWAN DIBAYAR-Relawan Karhutla Menanti Hak, Rusdiansyah: Rp2 Miliar Tunggu Evaluasi Gubernur

177
×

WALI KOTA PASTIKAN HONOR RELAWAN DIBAYAR-Relawan Karhutla Menanti Hak, Rusdiansyah: Rp2 Miliar Tunggu Evaluasi Gubernur

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, Kepala BPBD Kota Palangka Raya Hendrikus Satriya Budi dan Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya Rusdiansyah.FOTO TABENGAN/ANITA WIDYANINGSIH
-

PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID-Di tengah masih berlangsungnya penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kota Palangka Raya, perhatian terhadap kesejahteraan para relawan yang berada di garis depan turut menjadi sorotan. Sekitar 119 relawan Satgas Penanganan Karhutla diketahui baru menerima pembayaran honor untuk tahap pertama, sementara pembayaran berikutnya masih menunggu proses pencairan anggaran.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya Hendrikus Satriya Budi memastikan anggaran untuk pembayaran honor relawan tahap berikutnya telah disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

“Untuk pembayaran itu sudah tersedia di perubahan,” katanya, Jumat (2/10/2026).

Ia menjelaskan, personel yang terlibat dalam Satgas Penanganan Karhutla cukup banyak. Di luar unsur TNI dan Polri, terdapat sekitar 360 personel yang terlibat, termasuk 119 relawan. Jumlah tersebut kemudian mengalami penyesuaian seiring adanya pengurangan personel.

Meski demikian, kebutuhan tenaga dalam penanganan karhutla tetap diakomodasi melalui Satgas Penanganan Karhutla Provinsi. Menurut Budi, apabila ada personel dari provinsi yang tidak melanjutkan keterlibatan, pihaknya akan kembali melakukan perekrutan untuk memenuhi kebutuhan di lapangan.

“Yang dari provinsi tidak mau, kami rekrut kembali,” ujarnya.

Budi menegaskan, BPBD tidak ingin para relawan yang masih aktif membantu penanganan karhutla justru bekerja tanpa dukungan operasional yang memadai. Karena itu, kebutuhan dasar mereka tetap menjadi perhatian selama menjalankan tugas.

“Jadi tidak ada relawan yang ingin kerja tapi tidak mendapatkan fasilitas,” tegasnya.

Dukungan operasional tersebut di antaranya berupa bahan bakar minyak (BBM) untuk menunjang mobilitas relawan di lapangan. Selain itu, kebutuhan makan personel juga disiapkan selama pelaksanaan tugas.

Tidak hanya relawan, tenaga kesehatan yang turut dilibatkan dalam operasi penanganan karhutla juga mendapat dukungan. Sebelum diterjunkan ke lapangan, personel terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi mereka cukup siap menghadapi aktivitas di tengah situasi karhutla.

Budi menilai, keberadaan relawan tetap memiliki arti penting dalam upaya penanganan karhutla. Kontribusi sekecil apapun, lanjut Budi, pekerjaan mereka di lapangan tetap menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengendalikan kebakaran.

“Sekecil apa pun yang dilakukan mereka, tentunya akan memberikan kontribusi yang besar untuk penanganan,” sebutnya.

Sementara itu, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin kepada Tabengan, meminta agar pihak-pihak jangan salah paham tentang masalah ini.

“Tidak ada niatan untuk menahan atau tidak membayar atau tidak ada dana untuk untuk honor ratusan relawan Satgas Penanganan Karhutla tersebut. Ini murni terbentur dengan regulasi. Saya tegaskan itu sudah dianggarkan tinggal menunggu pencairan saja,” tegas Wali Kota.

 Masih Evaluasi Gubernur

Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya Rusdiansyah mengatakan, terkait honor relawan yang belum seluruhnya dibayarkan. Honor relawan penanganan karhutla sendiri sebesar Rp100 ribu per hari.

Menurut Rusdiansyah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) disebut telah menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk kebutuhan penanganan karhutla.

“Makanya kemarin BKAD menyatakan sudah ada dianggarkan sebanyak Rp2 miliar,” ujarnya, Kamis (1/10/2026).

Namun, anggaran tersebut belum dapat langsung direalisasikan karena APBD Perubahan masih menjalani proses evaluasi oleh Gubernur Kalteng. Setelah proses evaluasi selesai, anggaran baru dapat ditindaklanjuti untuk pelaksanaan.

“Kalau APBD-nya sudah, artinya tinggal menunggu evaluasi Gubernur. Setelah itu biasanya kami tindak lanjuti dan APBD Perubahan bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Rusdiansyah menambahkan, tambahan anggaran tersebut berkaitan dengan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan untuk mendukung penanganan kondisi tanggap darurat karhutla. Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah penyelesaian kewajiban pembayaran kepada para relawan.

“BTT itu tambahannya kemarin Rp2 miliar untuk tahun ini, karena memang banyak tunggakan mereka,” tuturnya. anita/red

 

-
-
-