SAMPIT/TABENGAN.CO.ID-Agar maksimal dalam melakukan penanganan stunting, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) sinergikan enam Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk dapat saling bantu dalam menekan angka kejadian kasus.
Kolaborasi dan sinergi antar SOPD tersebut dituangkan dalam penandatanganan kesepakatan yang disaksikan langsung oleh Bupati Kotim Halikinnor didampingi Wakil Bupati Kotim Irawati serta Bunda Paud Kotim Khairiah Halikinnor dan dilakukan pada acara Kegiatan Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kotim di Aquarius Boutique Hotel Sampit Senin (29/8/2022).
Keenam instansi yang melaksanakan penandatanganan tersebut yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata , Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Bupati Kotim Halikinnor mengatakan untuk mengatasi stunting diperlukan sinergi aktif beberapa SOPD terkait.
Bahkan menurutnya untuk mendukung hal tersebut Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
Menurut Halikinnor seiring dengan perkembangan kondisi tersebut ke arah yang lebih baik, pihaknya pun berupaya untuk melakukan percepatan pembangunan di segala bidang, terutama di sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
Ketiga sektor tersebut sangat penting dalam menopang kehidupan namun urusan tersebut tidak bisa mengandalkan institusi tertentu saja seperti Dinkes dan jaringannya, DPMD dan jaringannya atau institusi lainnya.
“Perlu adanya sinergi antar instansi karena memang dalam mengatasi kasus stunting ini tidak bisa dikerjakan sendirian namun harus secara bersama-sama,” ujarnya ketika membuka acara Kegiatan Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kotim di Aquarius Boutique Hotel Sampit, Senin (29/8/2022).
Untuk itu menurutnya peranan semua sangat diperlukan dalam upaya menyehatkan, mendidik dan meningkatkan status ekonomi masyarakat sehingga masyarakat sehat, cerdas dan mempunyai daya saing yang tinggi.
Selain itu dirinya juga meminta kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar mengaktifkan kembali program bina keluarga balita dan mengintegrasikan kegiatannya dengan posyandu. Demikian juga untuk Dinas Pendidikan dirinya meminta agar mengintegrasikan kegiatan PAUDnya terutama dalam hal pemantauan dan pengukuran tumbuh kembang peserta didiknya dengan posyandu terdekat.
“Saya pun berharap tim penggerak PKK Kecamatan dan Desa dapat mengoptimalkan peranan anggotanya sesuai dengan pokja PKK dan tim penggerak PKK Desa/Kelurahan, terutama dalam penggerakan anggota dan masyarakatnya melalui dasa wisma agar lebih aktif ke posyandu,” tandasnya. (C-May)
