PALANGKA RAYA/tabengan.com – Hingga 31 Maret 2018 atau akhir triwulan I 2018, realisasi keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng, baik Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) masih sangat rendah. Baru mencapai 9,37 persen. Sedangkan realisasi fisik baru mencapai 13,57 persen dari target 20 persen pada triwulan I 2018.
Kabag Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Kalteng, Sintara, dalam laporannya saat Rapat TEPRA SOPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalteng, di Aula Jayang Tingang, Selasa (10/4), mengatakan, pagu BL dan BTL untuk SOPD di lingkungan Pemprov Kalteng pada 2017 sebesar Rp2.830,97 miliar, sedangkan pada 2018 yaitu Rp3.438,12 miliar.
Sementara realisasinya pada 2017 yaitu sebesar Rp259,69 miliar dan pada 2018 sebesar Rp322,313 miliar. Sedangkan realisasi keuangan triwulan I 2018, BL dan BTL-nya yaitu 9,37 persen atau meningkat 0,20 persen jika dibandingkan dengan realisasi keuangan pada triwulan I 2017 yaitu 9,17 persen.
Sementara realisasi fisik triwulan I 2018, lanjut Sintara, sebesar 13,57 persen atau naik 2,70 persen dibandingkan realisasi fisik pada triwulan I 2017 yaitu sebesar 10,37 persen. Sementara target pada triwulan I yaitu sebesar 20 persen, triwulan II sebesar 50 persen, triwulan III sebesar 85 persen, dan 15 November tahun berjalan 100 persen untuk fisik.
Sedangkan untuk pemerintah kabupaten/kota, ujar Sintara, pagu BL dan BTL pada 2017 sebesar Rp15.933,77 miliar sedangkan pada 2018 yaitu sebesar Rp17.290,49 miliar.
Kemudian realisasi pada triwulan I 2017 yaitu sebesar Rp1.636,40 miliar, sedangkan 2018 realisasi triwulan I yaitu Rp1.851,53 miliar.
Persentase realisasi keuangannya per 31 Maret 2017, BL dan BTL yaitu sebesar 10,23 persen, sedangkan pada 2018 persentase keuangannya per 31 Maret yaitu 10,71 persen.
Sedangkan realisasi fisik per 31 Maret 2017 sebesar 14,38 persen, sedangkan per 31 Maret 2018 yaitu 14,74 persen.
Serapan Rendah
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Kalteng Ridwan Manurung mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi 2017, di Kalteng ada lima kabupaten yang daya serapnya di bawah rata-rata Nasional.
Bahkan provinsi juga masuk dalam kelompok 10 besar serapannya rendah. “Kalau dulu biasanya 10 besar di depan, daya serapnya yang tinggi. Tetapi pada 2017 masuk 10 besar juga, tetapi dari belakang. Kita tahu juga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) cukup besar, sehingga ini kurang baik dari segi pembangunan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu dia juga menyampaikan bahwa reliasasi untuk Provinsi Kalteng, triwulan I untuk BL, realisasi fisiknya baru 11, 45 persen dan keuangannya 5,42 persen dari target pada triwulan I sebesar 20 persen.
“Kita masih cukup jauh tertinggal, sehingga ini yang nanti kita rumuskan bagaimana membuat rencana aksi dan percepatan, karena pada triwulan I sudah pada posisi minus,” ujarnya. dkw
