+Diduga Oknum Satpol PP Lakukan Tindak Kekerasan
+ Setelah Mahasiswa dan Massa Bubar Baru Gubernur Mau Ditemui
PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Aksi massa gabungan mahasiswa dan Tenaga Kontrak (Tekon) nonaktif yang menamai diri Gerakan Rakyat Merdeka (Geram) Jilid III di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah kawasan Jalan G Obos, Senin (14/11), berlangsung ricuh.
Massa menuntut sejumlah hal, salah satunya adalah menuntut agar 1.300 tekon lebih yang diberhentikan, bisa mendapat tindak lanjut dan solusi. Selain itu, soal lainnya seperti kegagalan food estate, persoalan banjir dan lainnya. Sempat terjadi dorong mendorong antara massa dan pihak kepolisian. Massa yang menuntut untuk bertemu Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, memaksa untuk masuk dan sempat beralih titik aksi ke depan pintu gerbang Kantor Gubernur di kawasan Jalan RTA Milono.
Bahkan puluhan massa tersebut juga menggoyang-goyangkan pagar depan Kantor Gubernur karena merasa belum ditemui Gubernur Kalteng secara langsung. Dalam aksi tersebut, juga sempat diwarnai negosiasi antara pihak Pemprov Kalteng dan massa, saat itu Gubernur mau menerima para pendemo di dalam ruangan. Sayangnya usul tersebut ditolak massa yang tetap memaksa agar Gubernur menemui mereka di titik aksi.
Hingga pukul 17.00 WIB, massa tetap bertahan dan memaksa masuk hingga halaman kantor, dan bersikukuh dengan keinginan awal. Namun ketika masuk menuju lapangan kantor, massa yang berkumpul di bawah tiang bendera mendadak ricuh.
Diduga karena ngotot ingin bertemu Gubernur, sebagian massa mencoba bertahan, di saat dilakukan penurunan bendera oleh sejumlah anggota Satpol PP setempat, mahasiswa berkenginan juga ingin menurunkan bendera setengah tiang tanda demokrasi telah mati di kantor Gubernur tersebut. akhirnya terjadi rebutan bendera dan tali bendera. Karena semakin merangsek masuk, gesekan yang dimulai dari saling mendorong, akhirnya berakhir ricuh. Tampak beberapa mahasiswa dipukuli dan ditendang oleh oknum, yang diduga pihak dari Satpol PP dan lainnya. Bahkan ada salah seorang mahasiswa yang jatuh dan terinjak-injak hingga tak sadarkan diri.
Selain itu, beberapa di antaranya seperti mahasiswa perempuan juga terkena pukul, yang berakibat pingsan di tempat. Salah seorang mahasiswa bernama Enrico mengaku dipukuli oknum berseragam. Dirinya menuding diduga oknum Satpol PP dan oknum pegawai Pemprov yang memukuli dirinya. Kondisi mahasiswa itu sendiri tampak mengalami sedikit luka di bagian wajah.
“Saya ditendang pakai sepatu dinas. Padahal saya tidak ada memukul. Saya akan melaporkan Satpol PP atas tindakan refresif yang dilakukan,” ucapnya.
Sementara itu, di saat yang bersamaan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran akhirnya menemui massa dan mencoba berdiskusi. Sayangnya massa yang merasa terlanjur mendapat perlakuan terkait, memutuskan mundur dan enggan berdiskusi bersama Gubernur.
Massa akhirnya silih berganti kembali ke titik kumpul dan menegaskan akan kembali menggelar aksi serupa. “Kami akan kembali dan dan aksi ini tidak akan berhenti sampai di sini, kami menyayangkan sampai ada tindakan represif seperti ini. Nanti ada press rilisnya terkait tindakan kekerasan oknum. Ini mas,” ujar Roland yang merupakan salah seorang peserta aksi.
Sementara itu, dirinya yang juga Koordinator Tekon nonaktif menegaskan, tidak akan menghentikan aksi mereka, hingga bisa menemui Gubernur dan dipenuhinya tuntutan mereka.
Dirinya menuturkan, akibat dari penonaktifan itu banyak dari para tekon dengan jumlah 1.300 orang lebih itu bekerja serabutan, bahkan kesulitan mencari nafkah. Bahkan beberapa di antaranya terjerat utang, akibat tidak memiliki gaji seperti biasa.
Sejumlah tuntutan kepada Gubernur Kalteng. Beberapa poin dan isi tuntutan itu seperti mendesak dan menuntut juga memohon kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, mewujudkan reformasi birokrasi yang humanis berintegritas, smart terkait tenaga kontrak Pemprov, dalam memenuhi hak-hak mereka.
Disampaikan juga pihaknya meminta Gubernur dan Wagub, di 2023 mendatang agar mempekerjakan kembali tekon yang sudah dinonaktifkan. Beberapa pertimbangan tuntutan agar bisa bekerja kembali itu sepeti, tekon yang memiliki keluarga untuk diberikan makan dan minum. Tekon juga sudah mengabdikan diri selama bertahun-tahun di bawah naungan Pemprov Kalteng.
“Tentunya dengan mengaktifkan kembali dan memanggil para tekon bekerja lagi adalah langkah mengurangi pengangguran serta kemiskinan,” ujar Roland.
Selain itu, ujarnya, akibat penonaktifan itu, tentu juga berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, peningkatan inflasi serta kriminalitas. Ditambahkannya, pihaknya akan menyuarakan keinginan dalam memperjuangkan hak-hak mereka, karena selama ini telah diberhentikan sejak Januari 2022 silam. Akibatnya saat ini sebagian besar dari tekon nonaktif menganggur tanpa ada pekerjaan, bahkan ada juga yang terpaksa bekerja serabutan. drn/fwa/ded
